Polda Aceh: Penindakan Lokasi Tambang di Grong-grong Karena Beroperasi 45 Meter di Luar IUP
INFOACEH.NET, BANDA ACEH — Ditreskrimsus Polda Aceh menyebutkan penindakan lokasi tambang galian C di Desa Grong-grong, Kecamatan Grong-grong, Kabupaten Pidie telah dilakukan sesuai prosedur.
Polisi mengamankan ekskavator yang beroperasi di lokasi yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari pejabat berwenang.
Titik koordinat lokasi penindakan tersebut adalah, N 05°22’55.93″ E 95°54’06.71″.
Berdasarkan hasil pengecekan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Aceh, kegiatan pertambangan itu tidak memiliki IUP. Lokasi pengerukan juga di luar IUP CV. Salam Mulia.
“Perlu kami luruskan, penindakan terhadap tambang di Grong-grong itu sudah sesuai dengan aturan Perundang-undangan yang berlaku. Memang, di dekat lokasi penindakan ada lokasi yang memiliki IUP atas nama CV Salam Mulia, tetapi penindakan yang kami lakukan itu 45 meter di luar IUP tersebut,” kata Dirreskrimsus Polda Aceh Kombes Pol Winardy, melalui Kasubdit IV Tipidter AKBP Muliadi, dalam klarifikasinya yang dikirimkan ke redaksi INFOACEH.NET, Jum’at, 5 Juli 2024.
Muliadi menegaskan, pihaknya tidak pernah mengatakan bahwa IUP CV Salam Mulia itu ilegal. Namun, lebih ke penindakan yang dilakukan, karena ada aktivitas tambang di luar IUP, bahkan hingga 45 meter. Secara hukum itu ilegal.
Oleh karena itu, ia meminta semua pihak mendukung penegakan hukum yang telah dilakukan Polda Aceh terhadap tambang ilegal, serta jangan dianggap seolah-olah Polda Aceh dengan DPMPTSP Aceh tidak sejalan terkait IUP.
Bila kegiatan tambang beroperasi di luar IUP, tentu sudah masuk kategori ilegal dan tetap akan ditindak.
Muliadi juga mengimbau masyarakat agar mendukung serta membantu aparat kepolisian untuk melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap aktivitas tambang ilegal.
“Bantu kami untuk menyelamatkan lingkungan dengan menertibkan tambang ilegal. Karena, penambangan tanpa izin bisa berdampak buruk terhadap lingkungan dan merugikan daerah,” pinta Muliadi.
