Realisasi APBA 94,10%, Sekda Serahkan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh 2022 ke BPK
BANDA ACEH – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Bustami Hamzah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2022 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh, Senin (27/02/2023).
Laporan tersebut diterima langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Aceh Masmudi.
Bustami menyebutkan, penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh (LKPA) Tahun 2022 merupakan yang tercepat sejak tahun awal penyerahan LKPA, walaupun peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yang mengamanatkan batas akhir penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah daerah paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Hal itu, kata Bustami, tidak terlepas dari upaya dan komitmen semua pihak, mulai dari sub unit organisasi terkecil sampai dengan top manajemen organisasi Pemerintah Aceh, yang telah terlibat dalam menyiapkan data dan laporan, sehingga dapat terkompilasi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Aceh dalam waktu yang cepat sebelum limit akhir penyerahan.
“Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas pencapaian ini. Terima kasih juga kepada Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Aceh yang telah berkenan hadir untuk menerima penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2022,” kata Bustami.
Pemerintah Aceh kata Bustami bersyukur, melandainya Covid-19 membuat capaian Realisasi Pendapatan tahun 2022 juga ikut naik.
Dimana pada tahun 2022 capaian pendapatan sebesar Rp 13,83 triliun atau 103,16% dan capaian Realisasi Belanja sebesar Rp 15,77 triliun atau 94,10% dari yang ditetapkan.
Pemerintah Aceh, kata Bustami, telah berkomitmen agar pengelolaan dan pelaksanaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka memberi pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh.
Selain itu, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI yang telah diperoleh Pemerintah Aceh secara berturut-turut sejak tahun 2015, menjadi pemicu semangat dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan Aceh transparan dan akuntabel agar terwujud tata kelola keuangan daerah yang baik dan terus dapat mempertahankan kembali opini WTP.
