BANDA ACEH — Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh menyebutkan, tingginya angka kemiskinan adalah salah satu dampak dari terjadinya korupsi.
“Melambatnya pertumbuhan ekonomi, timpangnya pendapatan, tingginya angka kemiskinan, serta rendahnya investasi merupakan dampak menyakitkan dari korupsi,” ujar Bustami Hamzah pada pembukaan Road Show Bus KPK dan Road To Hakordia, di Gedung Balai Meuseuraya Aceh, Banda Aceh, Kamis (9/11/2023).
Kegiatan pembukaan roadshow bus KPK itu turut dihadiri Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Wakil Ketua DPRA, perwakilan kepala daerah dari provinsi di Sumatera, para Kepala SKPA, Pj Bupati/Walikota se-Aceh dan tokoh ulama.
Sekda Aceh Bustami Hamzah mengatakan, Pemerintah Aceh bertekad menjadikan Aceh sebagai contoh daerah yang memiliki semangat dalam membangun budaya anti korupsi.
“Maka menjadi penting untuk membangun dan meningkatkan kepedulian dari semua elemen masyarakat terhadap bahaya dan akibat dari tindakan koruptif, karena korupsi adalah sebagai kejahatan yang luar biasa, maka sepatutnya kita untuk tidak toleran kepada korupsi,” kata Bustami.
Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Aceh menerima tiga penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam momentum pembukaan Road Show Bus KPK dan Road To Hakordia, di Gedung Balai Meuseuraya Aceh, Kamis (9/11)
Tiga penghargaan tersebut diberikan atas capaian tertinggi dalam perolehan nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) sebanyak 92,37. Kemudian, atas capaian tertinggi dalam penertiban aset dan bangunan serta realisasi terbesar penagihan pajak.
Penghargaan yang diserahkan Ketua KPK Firli Bahuri itu diterima Sekda Aceh Bustami Hamzah. Selain Pemerintah Aceh, KPK juga memberikan penghargaan kepada sejumlah Pemerintah Kabupaten/Kota yang meraih penilaian tertinggi dari setiap kategori penghargaan.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, kegiatan road show bus KPK yang digelar pihaknya itu bertujuan menumbuhkan budaya anti korupsi dalam setiap kehidupan masyarakat Indonesia. Kegiatan tersebut berisi edukasi tentang pencegahan korupsi.
“Kita gelar kegiatan ini di Aceh dan Papua, kita ingin dua daerah ini jadi episentrum pemberantasan korupsi dari timur dan barat,” kata Firli.
Firli menyebutkan, dari tahun 2003 sampai 2023 lebih dari 1.600 orang yang berperkara dengan korupsi telah ditangkap KPK.
Meskipun begitu, upaya pemberantasan korupsi tidak cukup pada penindakan saja. Upaya edukasi dan pemahaman kepada masyarakat terus dilakukan, agar tercegah dari perilaku korupsi.
“Korupsi itu pengkhianatan terhadap tujuan bernegara, pengkhianatan terhadap ajaran agama apapun termasuk juga pengkhianatan terhadap sila-sila Pancasila,” kata Firli. (IA)
