Sengketa Warga Sungai Iyu Aceh Tamiang dengan PT Rapala, Wali Nanggroe Minta Segera Diselesaikan

KUALASIMPANG – Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haythar secara tegas meminta agar sengketa berkepanjangan antara masyarakat Desa Sungai Iyu, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan PT Raya Padang Langkat (Rapala) segera diselesaikan.

Semua pihak terkait diminta komit dan melaksanakan butir-butir perjanjian yang telah disepakati, sesuai pertemuan pada 22 Mei lalu.

Kabag Humas dan Kerja Sama Wali Nanggroe M Nasir Syamaun mengatakan, permintaan Wali Nanggroe tersebut disampaikan pada pertemuan lanjutan antara Forkopimkab Aceh Tamiang, masyarakat Desa Sungai Iyu dan PT Rapala, di Ruang Rapat DPRK setempat, Rabu 21 Juni 2023.

Kehadiran Wali Nanggroe pada forum tersebut sesuai surat permintaan Datok Penghulu Sungai Iyu yang dikirim secara resmi beberapa waktu lalu, perihal penyelesaian sengketa dengan PT Rapala.

“Pada 22 Mei lalu memang telah ada kesepakatan, namun belum semua butir-butir kesepakatan terlaksana. Karena itu, melalui Wali Nanggroe, masyarakat Sungai Iyu meminta agar persoalan tersebut segera diselesaikan,” kata M Nasir.

Menyahuti surat tersebut, Wali Nanggroe meminta agar permasalahan segera dapat diselesaikan dengan tetap mengedepankan prinsip musyawarah.

“Sengketa harus diselesaikan, apalagi sudah ada perjanjian damai. Tentu perlu segera direalisasikan,” kata Wali Nanggroe.

Turut hadir pada pertemuan itu Pj Bupati Aceh Tamiang Meurah Budiman, Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang Fadlon, Direktur Operasional PT Rapala Zulkifli dan Datok Penghulu Kampong Sungai Iyu Ramlan.

Wali Nanggroe didamping Staf Khusus Dr M Raviq serta Kabag Humas dan Kerja Sama M Nasir Syamaun.

Pada 22 Mei lalu, terjadi kesepakatan damai antara masyarakat Sungai Iyu dengan PT Rapala.

Ketua Komisi I DPRK Aceh Tamiang Miswanto yang saat itu turut memfasilitasi pertemuan mengatakan permasalahan muncul saat terjadi peralihan HGU dari PT Parasawita ke PT Rapala.

Saat peralihan, tambah Anggota DPRK Aceh Tamiang Fraksi Partai Aceh itu, terjadi perbedaan pandangan yang kemudian menjadi persoalan berkepanjangan.