Tenaga Non-ASN Demo Minta Diangkat Jadi PPPK, DPRA Akan Panggil BKA
Infoaceh.net, BANDA ACEH – Pegawai kontrak yang tergabung dalam aliansi Tenaga Non-ASN Pemerintah Aceh menggelar aksi unjuk rasa damai di halaman kantor DPRA, Selasa (14/1/2025).
Massa aksi yang terdiri ratusan orang menuntut Pemerintah Aceh untuk segera mengangkat tenaga non-ASN dengan status R2 dan R3 yang terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu.
Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menerima aksi unjuk rasa damai tersebut.
Rusyidi Mukhtar atau akrab disapa Ceulangiek, selaku Wakil Ketua Komisi I DPRA, bersama anggota lainnya, seperti Arif Fadillah, Muhammad Raji, Iskandar, dan Raja, turut menyambut peserta aksi. Mereka menyatakan siap memperjuangkan tuntutan para tenaga non-ASN tersebut.
“Kami di Komisi I DPRA akan segera rapat dengan pimpinan DPRA dan memanggil Badan Kepegawaian Aceh (BKA), perwakilan Regional BKN Aceh, serta Asisten III Pemerintah Aceh untuk membahas masalah ini. Hasilnya, kami akan rekomendasikan kepada Kemenpan-RB agar R2 dan R3 dapat diangkat sebagai PPPK pada 2025,” ujar Ceulangiek.
Ia menegaskan pemerintah harus memberikan perhatian khusus pada tenaga non-ASN yang telah lama mengabdi.
Dengan data yang akurat dan kebijakan yang tepat, kata Ceulangiek, persoalan ini dapat diselesaikan secara adil dan menyeluruh.
Peserta aksi damai ini merupakan tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN dengan status R2 dan R3. Mereka meminta agar diangkat menjadi PPPK penuh waktu sesuai dengan hasil tes yang telah mereka jalani.
Ceulangiek juga menyerukan kepada bupati/wali kota baru di seluruh Aceh untuk ikut memperjuangkan hak tenaga honorer, khususnya yang telah berusia lanjut.
Menurutnya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) di setiap kabupaten/kota harus mendata tenaga non-ASN dengan teliti agar mereka dapat masuk dalam sistem BKN tahun 2025
Selain itu, ia menyoroti pentingnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2020 dan Qanun Provinsi Aceh Nomor 7 Tahun 2023 sebagai payung hukum untuk mengakomodasi pengangkatan tenaga non-ASN menjadi PPPK.
“Kami akan terus mendorong agar kebijakan ini diakomodasi di tingkat pusat,” tegasnya.
Dalam orasinya, Ceulangiek menyampaikan tenaga non-ASN yang telah lama mengabdi memiliki hak untuk diperjuangkan.
“Mereka telah berkontribusi besar terhadap jalannya pemerintahan. Pemerintah tidak boleh mengabaikan hak mereka,” ujarnya.
Ia meminta agar regulasi terkait pengangkatan PPPK disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.
Menurutnya, sosialisasi yang baik dapat mengurangi kesalahpahaman yang selama ini sering terjadi di kalangan tenaga non-ASN.
Ceulangiek menutup sambutannya dengan komitmen untuk terus memperjuangkan hak-hak rakyat Aceh, terutama tenaga non-ASN, hingga mereka mendapatkan keadilan dan pengakuan yang layak.
“Kami akan terus berjuang bersama rakyat untuk memastikan hak mereka terpenuhi,” pungkasnya.
