BANDA ACEH — Penyidik Ditreskrimsus Polda Aceh menyerahkan tersangka dan barang bukti (BB) kasus dugaan investasi bodong Dinar Khalifah ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap atau P-21, Kamis (3/11/2022).
“Berkasnya sudah rampung dan diserahkan ke jaksa untuk disidangkan,” kata Dirreskrimsus Polda Aceh Kombes Pol Sony Sonjaya, dalam keterangan persnya, Kamis, 3 November 2022.
Sony Sonjaya menjelaskan, Dinar Khalifah telah mengumpulkan dana dari masyarakat secara ilegal atau tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tahun 2018 sampai 2020.
Pengumpulan dana masyarakat berkedok investasi tersebut ternyata digunakan tersangka GR sebagai modal trading online pada beberapa platform digital.
Kepada masyarakat, kata Sony, tersangka GR menjanjikan keuntungan 60-80 persen setiap bulannya dan modal yang disetor akan dikembalikan utuh setelah 2 tahun. Namun, dalam pelaksanaannya sama sekali tidak sesuai dengan yang dijanjikan, bahkan ada masyarakat yang belum pernah menerima keuntungan sama sekali.
Sony juga membeberkan, total dana yang dihimpun dari investasi bodong tersebut adalah Rp 39 miliar, dari 250 orang yang akad dan 506 transaksi yang dilakukan oleh tersangka GR.
“Dana terkumpul Rp 39 miliar, dengan rincian tahun 2018 Rp 2.419.500.000, tahun 2019 Rp 18.123.000.000, dan tahun 2020 Rp 18.361.000.000,” jelas Sony Sonjaya.
Modus tersangka adalah mengajak masyarakat untuk berinvestasi dengan imbalan bagi hasil di bidang jual beli saham, emas dan aset digital, peternakan, pertambangan batu bara, serta kelapa sawit.
Namun faktanya, dana itu digunakan untuk kegiatan trading forex, crypto currency, dan kepentingan pribadi GR.
Terkait kasus ini, sambung Sony, penyidik telah menyita sejumlah barang bukti berupa aset tidak bergerak dan kendaraan bermotor dengan estimasi nilai keseluruhan mencapai Rp 5 miliar.
Saat ini, barang bukti tersebut sekaligus tersangka diserahkan ke jaksa untuk disidang.
Tersangka dijerat dengan Pasal 46 Ayat (1) UU Perbankan, Pasal 3 UU TPPU, serta Pasal 372 dan 378 KUHP, dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. (IA)
