Ketua Komisi V DPRA, M. Rizal Falevi Kirani
Banda Aceh — Kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh yang bekerja/sama dengan Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) untuk melaksanakan tes swab dengan menggunakan Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) untuk pemeriksaan Coronavirus Disease (Covid-19), mendapat apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)
“Sangat kita apresiasi. Dari awal kami memang berharap, agar tes massal Covid-19 yang dilakukan, menggunakan metode swab RT-PCR, bukan rapid test,” Ketua Komisi V DPRA yang membidangi kesehatan, M. Rizal Falevi Kirani, Minggu (7/6).
Menurutnya, dengan uji swab RT-PCR, hasil yang didapat nanti tidak diragukan lagi akurasinya. Hal ini juga akan memperlihatkan kondisi real jangkitan Covid-19 di wilayah Banda Aceh, karena mereka yang terinfeksi tapi tidak menunjukkan gejala atau OTG, juga akan bisa terdeteksi.
“Kebijakan Pemko Banda Aceh ini saya kira perlu ditiru oleh Pemerintah Aceh. Kita melihat, sepertinya masih ada keragu-raguan dari pemerintah Aceh dalam melaksanakan tes massal untuk pemeriksaan Covid-19 ini,” harapnya.
Falevi Kirani menduga, Pemerintah Aceh saat mewacanakan tes massal, secara terburu-buru, tanpa melakukan koordinasi dengan jajaran instansi terkait, terutama dengan Balai Litbangkes Aceh.
“Informasi yang kami dapat, Balai Litbangkes Aceh tidak mau menerima sampel pasien sehat, tanpa gejala terinfeksi Covid-19,” sebutnya.
Jika benar demikian, tentu wacana pemeriksaan massal menggunakan metode RT-PCR bisa gagal. Karenanya, Plt Gubernur kemudian mengeluarkan Instruksi Gubernur yang memerintahkan bupati/wali kota agar melaksanakan pemeriksaan massal di daerahnya masing-masing.
“Jadi Pemerintah Aceh seperti ingin buang badan, apabila nanti ada yang memprotes mengapa pemeriksaan menggunakan rapid test. Dugaan kami, hampir pasti nanti pemeriksaan massal yang dilakukan di kabupaten/kota menggunakan metode rapid test,” jelasnya.
Oleh sebab itu, mungkin ada baiknya Pemerintah Aceh menggandeng Unsyiah seperti yang dilakukan Pemko Banda Aceh. Unsyiah dari sisi prosedur mungkin tidak seketat Balai Litbangkes RI, sehingga akan lebih mudah bagi Pemerintah Aceh dalam melaksanakan program tes swab massal.
“Apalagi soal anggaran, seperti yang pernah kami sampaikan, Pemerintah Aceh tidak perlu ragu menggunakannya asal untuk kebaikan masyarakat Aceh. Kami dari Komisi V siap mendukung Pemerintah Aceh jika kebijakan tes swab massal ini dilakukan,” pungkas politisi Partai Nanggroe Aceh (PNA) ini. (IA)
