Banda Aceh — Ketua Umum DPP Partai Nanggroe Aceh (PNA) Samsul Bahri (Tiyong) menyebutkan, sejak menjabat sebagai Presiden RI pada tahun 2014, Presiden Joko Widodo telah banyak memberikan perhatian kepada Aceh. Ini ditunjukkan dengan seringnya Presiden Jokowi datang langsung ke Aceh.
Tahun 2020 ini saja tercatat dua kali Jokowi berkunjung ke Aceh. Hal yang tidak pernah dilakukan oleh Presiden RI sebelumnya. Tidak hanya sebatas kunjungan kerja, komitmen Presiden Jokowi untuk Aceh itu dibuktikan dengan ditetapkannya sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) di Aceh.
Diantaranya bendungan Rajui yang telah selesai dikerjakan dan sudah difungsikan. Berikutnya 4 paket ruas jalan tol yang sedang dan akan dibangun. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe.
Bendungan Keureuto dan bendungan Rukoh yang sedang dalam proses konstruksi. Serta proyek pembangunan Daerah Irigasi (DI) Lhok Guci Aceh Barat dan DI Jambo Aye Aceh Utara. Selain PSN, Presiden Jokowi juga telah setuju memperpanjang Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Aceh dalam kampanye di Lhokseumawe pada tahun 2019 lalu.
“Kami sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) maupun atas nama Partai Nanggroe Aceh tentu saja memberikan apresiasi kepada Presiden Jokowi atas berbagai perhatian yang telah diberikan untuk Aceh.
Kita juga mengucapkan terima kasih atas komitmen pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan oleh Presiden Jokowi di Aceh. Kita tahu di Aceh Pak Jokowi tidak mendapatkan dukungan politik yang signifikan dalam Pilpres 2014 dan 2019,” ujar Tiyong dalam keterangannya, Kamis (31/12).
Namun hal itu tidak mengurangi perhatian dan komitmen Pak Jokowi untuk Aceh. Mantan Gubernur DKI ini tidak menjalankan politik balas dendam. Malah legowo dan berbesar hati. Ini yang patut diberikan apresiasi yang setinggi-tingginya.
“Kita juga melihat bahwa Pak Jokowi memiliki komitmen yang tinggi untuk melanjutkan agenda perdamaian Aceh. Hal ini beliau buktikan dengan menunjuk Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko untuk memfasilitasi berbagai kendala dalam implementasi UU Nomor 11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh (UUPA).
Itu artinya secara politik beliau sudah menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan poin – poin UUPA. Tinggal menyelesaikan persoalan teknis di level kementerian dan lembaga. Sekarang tergantung pada Pemerintahan Aceh dan DPRA dalam mengawal proses ini,” sebut Tiyong.
Begitu juga dengan rencana perpanjangan Dana Otsus Aceh. Presiden Jokowi sudah memberi lampu hijau saat kampanye Pilpres 2019. Namun implementasinya baru bisa dilakukan dengan cara revisi UUPA.
“Nah sekarang bagaimana kita mengawal proses revisi ini agar hasilnya sesuai dengan harapan seluruh rakyat Aceh. Kita meyakini Pak Jokowi akan mendukung penuh revisi UUPA untuk perpanjangan Dana Otsus, sebagaimana beliau mendukung revisi Undang-undang Otsus Papua,” terangnya
Karenanya, ia mengajak seluruh rakyat Aceh untuk memberikan dukungan politik secara penuh kepada Jokowi hingga akhir masa jabatan Presiden 2024. Dengan begitu semua agenda pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo di Aceh dapat terlaksana seluruhnya.
“Kita sudah melihat hasilnya dengan mulai beroperasinya jalan tol Sigli – Banda Aceh (Sibanceh). Tentu kita juga ingin secepatnya merasakan manfaat dari berbagai proyek strategis lainnya,” pungkasnya. (IA)
