BANDA ACEH — Usai mendapat kritikan keras dari sejumlah kalangan, Pemerintah Aceh yang sebelumnya menyatakan tidak ada pawai takbir keliling pada malam hari raya Idulfitri tahun ini, akhirnya berubah sikap.
Menyambut Hari Raya Idul Fitri tahun ini, Pj Gubernur Aceh Bustami Hamzah, menyampaikan bahwa pawai takbir keliling tetap akan dilaksanakan, seperti tahun-tahun sebelumnya.
Dikatakan, Pemerintah Aceh melalui Dinas Syariat Islam (DSI) akan menggelar kegiatan pawai takbir keliling di seputaran Kota Banda Aceh.
Kegiatan pawai takbir keliling dimulai setelah shalat Isya dan direncanakan rute yang akan dilalui dimulai dari jalan depan menara utama Masjid Raya Baiturrahman selanjutnya menuju jalan depan Sinbun Sibreh, Simpang Kodim belok kiri menuju Simpang Surabaya.
Seterusnya menuju Simpang Jambo Tape lalu mengarah ke Simpang Lima dan finis di jalan Muhammad Jam samping Masjid Taya Baiturrahman Banda Aceh.
Pj Gubernur Aceh melalui Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Zahrol Fajri Sabtu (6/4/2024) menyampaikan, untuk malam Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, kembali dilaksanakan pawai takbir keliling mobil hias dan jalan kaki.
“Pada malam hari raya yang diperkirakan akan pada Selasa malam, tanggal 9 April 2024 yang akan datang. Hal itu juga bagian dari mensyiarkan Idul Fitri serta melestarikan budaya selama ini,” pungkas Zahrol Fajri.
Sebelumnya, Anggota DPD RI asal Aceh, H Sudirman atau Haji Uma mengkritik keras kebijakan Pemerintah Aceh yang meniadakan tradisi pawai takbir keliling dalam menyambut Idul Fitri 1445 Hijriah dengan sejumlah alasan.
Haji Uma menilai langkah Pemerintah Aceh tidak bijak meniadakan pawai takbir keliling, apalagi jika dikaitkan dengan persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024.
Menurutnya, pawai takbir keliling telah menjadi tradisi di masyarakat Aceh sejak lama dan bagian dari syiar islami untuk memeriahkan Hari Raya Idul Fitri.
Untuk itu, Pemerintah Aceh semestinya mencari solusi dan penyesuaian atas kondisi yang ada serta menyediakan perlindungan dan keamanan untuk pelaksanaannya.
“Ini tradisi masyarakat yang telah menurun dan bagian dari syiar Islami. Mestinya, Pemerintah Aceh mencarikan solusi dan penyesuaian dengan kondisi yang ada, disediakan perlindungan dan keamanan dalam pelaksanaannya. Bukan sebaliknya meniadakan,” ujar Haji Uma dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/4/2024). (IA)
