Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Staf Menaker Ngaku Tidak Akan Ambil Praperadilan
Infoaceh.net -Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Internasional, Haryanto mengaku tidak akan mengajukan gugatan praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dan penerimaan gratifikasi terkait pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Haryanto enggan memberi keterangan kepada wartawan.
“Biasa kita normatif saja. Nanti ini dengan penasihat hukum saya,” singkat Haryanto.
Sementara itu, kuasa hukum Haryanto, Eri Gunari mengatakan, pemeriksaan terhadap Hariyanto hari ini dalam kapasitasnya sebagai tersangka.
“Ini kan pemeriksaan BAP lanjutan ya, sebagai tersangka. Ini hanya melengkapi saja, melengkapi saja. Bahkan nanti mungkin minggu depan diperiksa sebagai saksi dulu,” kata Eri.
Saat ditanya soal rencana upaya gugatan praperadilan, Eri menyebut bahwa kliennya tidak akan mengajukan praperadilan.
“Ndak, kita sangat kooperatif, akan kooperatif dengan KPK,” tutur Eri.
Selain itu, terkait pengembalian uang, Eri mengaku tidak mengetahuinya. Yang ia ketahui hingga saat ini baru penyitaan yang dilakukan KPK.
“Nah kalau itu sepanjang pengetahuan saya karena masih baru ya hanya yang sudah disita oleh KPK saja ya. Kalau untuk kelanjutannya itu klien yang tau ya, bukan kuasa hukum,” pungkas Eri.
Haryanto sebelumnya mangkir dari panggilan tim penyidik pada Senin, 2 Juni 2025. Sementara itu, Haryanto sudah hadir diperiksa sebagai saksi pada Jumat, 23 Mei 2025.
Pada Kamis, 5 Juni 2025, KPK secara resmi mengumumkan identitas 8 orang tersangka dalam perkara dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengurusan Rencana Penggunaan TKA (RPTKA) di Kemnaker.
Mereka yang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Suhartono (SH) selaku Dirjen Binapenta dan PKK tahun 2020-2023, Haryanto (HY) selaku Direktur PPTKA tahun 2019-2024 yang juga Dirjen Binapenta dan PKK tahun 2024-2025.
