Usut Dugaan Keterlibatan Keluarga Jokowi di Tambang Raja Ampat
Infoaceh.net -Aparat penegak hukum didorong menelusuri informasi yang selama ini berseliweran di media sosial terkait pelanggaran izin usaha pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.
“Termasuk dugaan keterlibatan keluarga mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi),” kata peneliti media dan Politik Buni Yani dalam keterangannya, dikutip Rabu 11 Juni 2025.
Buni Yani merujuk pada dua kapal pengangkut nikel yang konon menggunakan nama “Jokowi” dan “Iriana”, yang disebut-sebut beroperasi di sekitar wilayah tambang Raja Ampat.
“Langkah tegas Presiden Prabowo patut diapresiasi, tapi publik menuntut lebih. Jangan berhenti di pencabutan izin saja. Penegakan hukum harus menyasar kemungkinan korupsi dan dugaan keterlibatan keluarga penguasa sebelumnya,” ujar Buni Yani.
Lebih lanjut, Buni Yani menyatakan, rakyat akan mendukung penuh jika Prabowo berani mengambil langkah hukum tanpa ragu terhadap siapa pun, termasuk mantan lingkar kekuasaan.
“Prabowo tidak perlu takut pada Jokowi dan geng Solo. Ini saatnya menunjukkan siapa pemimpin sejati. Rakyat ada di belakangnya,” kata Buni Yani.
Sebelumnya, Pemerintah memutuskan mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) nikel yang beroperasi di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Keputusan ini diambil setelah keempat perusahaan, yaitu PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), PT Nurham dinilai melakukan pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup.
“Mempertimbangkan semua yang ada secara komprehensif, Bapak Presiden memutuskan bahwa empat IUP yang di luar PT GAG Nikel (izin) dicabut. Saya langsung melakukan langkah-langkah teknis berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup (LH) maupun Kementerian Kehutanan,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam Konferensi Pers di Istana Negara Jakarta, Selasa 10 Juni 2025.
Pencabutan IUP empat perusahaan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto berdasarkan keputusan Rapat Terbatas (Ratas) serta hasil koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan dan Pemerintah Daerah setempat, baik Gubenur Papua Barat Daya maupun Bupati Raja Ampat.
