Antara Keterbukaan Informasi Publik dan Keterbukaan Game Judi Online di Aceh
Oleh: Teuku Farhan*
Provinsi Aceh baru saja meraih peringkat 3 nasional Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022. Seperti diumumkan Komisi Informasi Pusat RI, nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Aceh tahun 2022 meraih peringkat tiga tertinggi se-Indonesia dengan nilai 79,13, berada di bawah Jawa Barat dengan nilai 81,93 dan Bali dengan nilai 80,99.
Tahun ini, Aceh meraih skor lebih tinggi dari nilai IKIP secara nasional sebesar 74,43. Tahun lalu, Aceh juga berada di posisi tiga besar nasional.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominsa) Aceh selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Aceh Marwan Nusuf.
Pak Kadis menyambut gembira skor IKIP tersebut. Menurutnya, hasil indeks tersebut merupakan bukti bahwa pelaksanaan amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di Aceh telah berjalan sesuai harapan.
Namun, ada juga kabar tidak baiknya dan Pemerintah Aceh sama sekali belum melakukannya, menindaklanjuti keinginan masyarakat, khususnya harapan ulama.
Provinsi Aceh yang memiliki kekhususan dalam bidang syariat Islam, game Fortnite sejenis PUBG ini sudah difatwakan haram oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh sejak 2019. Faktor konten dan dampak negatif yang lebih besar bagi generasi muda menjadi pertimbangan utama.
Namun, Dinas Kominfo dan Persandian Aceh sampai saat ini bahkan gagal mengupayakan konten negatif ini diblokir di Aceh walaupun sudah didesak ulama dan masyarakat.
Hari ini, Sabtu (30/7/2022) Kementerian Kominfo RI telah memblokir aplikasi yang tidak terdaftar PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik). Sebelumnya Kementerian Kominfo mengirimkan surat kepada mereka yang belum mendaftar untuk segera melakukannya dan diberi batas waktu hingga hingga Jum’at (29/7/2022) pukul 23:59 WIB, jika tidak, maka segera akan diblokir.
Dikutip dari CNBC Indonesia, ada 8 platform digital yang diblokir Kementerian Kominfo per Sabtu (30/7/2022). Seluruh PSE itu diputus aksesnya akibat tidak mendaftarkan diri ke Kementerian Kominfo. Berikut daftar PSE yang akan diblokir :
