Jokowi Murka, Dana APBD Rp 278 Triliun Masih Mengendap di Bank
JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali dibuat gusar oleh kepala daerah, lantaran masih adanya alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) senilai Rp 278 triliun yang masih tersimpan di bank sampai hari ini.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2022 di Ritz-Carlton Hotel Jakarta, Rabu (30/11/2022).
“Mumpung ada gubernur, saya ingatkan, pagi tadi saya cek, uang yang ada di bank masih Rp 278 triliun,” ujar Jokowi.
Jokowi pun menyesali, di saat arus modal masuk dalam bentuk investasi antri, anggaran daerah justru masih tersimpan aman di bank.
“Kita ini cari uang dari luar untuk masuk, terjadi pertukaran uang. Tetapi yang kita sendiri, transfer dari Menteri Keuangan ke kepala daerah justru tidak dipakai. Kata bu Menteri (Sri Mulyani Indrawati) ada beberapa anggaran di kabupaten/kota/provinsi yang ada di bank yang belum dipakai,” bebernya.
“Tadi saya sudah bicara ke pak Mendagri, tolong dicek saldo-saldonya. Situasi sangat sulit, tapi malah itu didiemin di bank, tidak dibelanjakan. Gede banget, Rp 278 triliun,” pinta Jokowi.
Jokowi lantas minta kepala daerah agar sisa APBD 2022 segera dibelanjakan, terlebih kini sudah mendekati tutup tahun.
“Realisasi belanja nasional sudah masuk di angka 76 persen, daerah baru 62 persen. Besok sudah Desember. Artinya, arus modal masuk lewat investasi, tapi uang yang ada di kantong sendiri tidak direalisasikan,” pungkas Jokowi.
Presiden Jokowi meminta pemerintah daerah untuk segera membelanjakan uang ABPD yang masih mengendap Rp 278 triliun di bank. Dia heran saat ini dunia sedang berada dalam situasi sulit, namun uang APBD di bank tidak dibelanjakan.
“Situasi sangat sulit, sangat sulit, tetapi malah uangnya didiemin di bank, tidak dibelanjakan. Gede banget, Rp278 triliun. Ini saya minta saya minta segera dibelanjakan,” kata Jokowi dalam Pembukaan Rakornas Investasi di Jakarta, Rabu (30/11/2022).
Dia menyampaikan bahwa pemerintah pusat berupaya untuk mencari investasi agar ada perputaran uang yang lebih meningkat. Namun, kata Jokowi, pemerintah daerah justru tak membelanjakan uang yang sudah ditransfer pemerintah pusat.
