Ketua BRA Jamaluddin Tawarkan Penanganan Konflik di Thailand Selatan
Infoaceh.net, BANDA ACEH — Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Jamaluddin SH MKn ikut menawarkan soal penanganan konflik yang terjadi di Thailand Selatan yang telah berlangsung selama beberapa dekade.
Di daerah itu, kelompok pemberontak memperjuangkan kemerdekaan wilayah tersebut.
Mereka para pemberontak utama itu yakni, Barisan Revolusi Nasional (BRN). Kelompok ini paling berpengaruh, didirikan pada tahun 1963.
Mereka bertujuan untuk mencapai kemerdekaan penuh bagi Thailand Selatan.
Lalu, Organisasi Pembangunan Islam Patani (PULO) didirikan pada tahun 1979.
PULO memiliki tujuan yang sama dengan BRN, tetapi mereka menekankan pada aspek agama dan budaya Melayu.
Kemudian, Barisan Nasional Pejuang Patani (BNPP). Kelompok ini didirikan pada tahun 1959 dan memiliki tujuan untuk mencapai kemerdekaan melalui perjuangan bersenjata.
Selain itu konflik di Thailand Selatan sebenarnya telah berlangsung selama lebih dari 60 tahun, dengan peristiwa penting seperti perang dingin pada 1940.
Kemudian di tahun 1970 konflik memuncak dengan serangkaian serangan terhadap pemerintah dan pasukan keamanan.
Kemudian perundingan damai tahun 2013, namun tidak mencapai kesepakatan.
Dari data – data yang dihimpun Jamaluddin, lebih dari 7 ribu orang meninggal dunia akibat konflik Thailand Selatan dari sejak tahun 2004.
Ribuan orang terpaksa mengungsi dan meninggalkan rumah mereka.
“Melihat kondisi ini, kami menawarkan penanganan akibat dampak konflik di Thailand Selatan. Semoga kerja sama yang dijalin Thailand dengan Pemerintah Aceh dapat berjalan dengan baik,” ucap Jamaluddin, Sabtu (21/12).
Sebelumnya, Gubernur Aceh Terpilih Muzakir Manaf atau Mualem melakukan kunjungan ke Negara Thailand pasca terpilihnya mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu di Pilkada 2024.
Ketua Parlemen Thailand, Wan Muhammad Nur Mata menyambut baik kedatangan Mualem yang didampingi Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Jamaluddin, staf khusus Mualem, Teuku Irsyadi beserta rombongan pada ruangan khusus, gedung Parlemen setempat, Rabu, 18 Desember 2024.
