100 Hari Mualem-Dek Dek Fad Pimpin Aceh, Empat Pulau Hilang
Sikap pasif ini memicu kritik tajam dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari M. Ikram Al Ghifari, aktivis muda dan pengamat kebijakan publik asal Aceh Besar.
Sejumlah akademisi dan tokoh adat turut mendesak agar Pemerintah Aceh segera membentuk tim kajian hukum dan advokasi wilayah.
Mereka juga mendorong adanya langkah hukum ke Mahkamah Konstitusi atau lembaga pusat yang berwenang. Jika dibiarkan, kasus ini bisa menjadi preseden buruk bagi daerah-daerah perbatasan lainnya di Aceh.
Kehilangan empat pulau ini menjadi catatan kelam di awal masa pemerintahan Mualem-Fadhlullah. Kini, publik menanti: akankah Pemerintah Aceh bangkit dan bersuara, atau terus memilih diam hingga Aceh kehilangan lebih dari sekadar wilayah?
Tag
- 100 hari Mualem Fadhlullah
- Aceh Singkil
- aktivis Aceh
- apba
- batas administrasi Aceh
- batas wilayah Aceh
- empat pulau hilang
- Fadhlullah
- identitas Aceh
- kedaulatan daerah
- kehilangan pulau Aceh
- kemendagri
- Kepmendagri 2025
- konflik batas wilayah
- kritik pemerintah Aceh
- M. Ikram Al Ghifari
- Mahkamah Konstitusi
- marwah Aceh
- muzakir manaf
- pemerintah aceh
- Pemerintah Aceh diam
- pulau Aceh hilang
- Pulau Lipan
- Pulau Mangkir Gadang
- Pulau Mangkir Ketek
- Pulau Panjang
- Sumatera Utara
- wilayah Aceh dicaplok
