DPRA Ajukan Hak Interpelasi, Begini Tanggapan Pemerintah Aceh
Selain itu, sambung Iswanto, kalau pembahasan KUA-PPAS dan MoU proyek tahun jamak atau multiyears, yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh juga sudah sesuai peraturan-perundang-undangan yang berlaku, dan sudah ditandatangani oleh 4 pimpinan DPRA, periode 2014-2019.
“Pembahasan KUA PPAS dan MoU Proyek tahun jamak sudah sesuai peraturan yang ada. Baik proses pembahasan maupun limit atau batas waktu yang diatur dalam UU 23/2014, PP 12/2018, PP 12/2019 dan Permendagri Nomor 64/2020. Empat pimpinan DPRA periode 2014-2019 sudah menandatanganinya.
Sehingga, secara keseluruhan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif perjanjian. Apalagi, dalam sebuah perjanjian tidak dikenal pembatalan sepihak, baik melalui paripurna maupun bukan paripurna,” jelas Iswanto.
Dalam kesempatan tersebut, Iswanto juga menjelaskan, terkait rancangan qanun Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh tahun 2019 yang dipertanyakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan dikatakan tidak pernah menyampaikan atau menyerahkan ke DPRA adalah tidak benar.
Karena Pemerintah Aceh telah menyerahkan rancangan tersebut pada tanggal 13 Juli 2020, melalui surat Gubernur Aceh nomor 90/9853 perihal penyampaian Rancangan Qanun Pertanggungjawaban APBA tahun 2019.
Bahkan, sambung Iswanto, legislatif sudah mengundang Pemerintah Aceh, pada 31 Agustus 2020, dalam rapat paripurna yang dihadiri Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah, mewakili Pelaksana Tugas Gubernur Aceh.
Selain itu, Karo Humpro menjelaskan, terkait dengan pernyataan bahwa Plt Gubernur Aceh tidak pernah hadir dalam sidang paripurna DPRA. Iswanto pun mengungkapkan, Plt Gubernur Aceh pernah menghadiri rapat paripurna DPRA, tepatnya pada 30 Juni 2020 lalu.
“Pada 30 Juni, Plt Gubernur Aceh hadir pada rapat paripurna DPRA, dalam rangka penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP-BPK) RI atas laporan Keuangan Pemerintah Aceh tahun anggaran 2019. Dan Pengumuman Pembentukan Panitia Khusus DPRA terhadap LHP BPK RI atas Laporan keuangan Pemerintah Aceh tahun Anggaran 2019,” ungkap Iswanto.
