Infoaceh.net

Portal Berita dan Informasi Aceh

DPRA Minta Pemerintah Aceh Laporkan Hasil Refocusing dan Realokasi Anggaran Covid-19

Satgas Pengawasan, Pencegahan dan Penanganan Covid-19 DPRA menggelar rapat koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Pemerintah Aceh, Selasa (14/4)

Banda Aceh —- Satgas Pengawasan, Pencegahan dan Penanganan Coronavirus Disease (Covid-19) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar rapat koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Pemerintah Aceh, Selasa (14/4)

Acara yang dilaksanakan di ruang serba guna DPRA itu dipimpin Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin. Turut hadir, Sekda Aceh Taqwallah, Kadis Dinas Kesehatan dr. Hanif, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) Sunawardi, Asisten I Setda Aceh, M. Jafar, Kadis Perhubungan Junaidi dan Karo Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto.

Beberapa poin yang dibahas dalam pertemuan itu adalah soal anggaran, perbatasan Aceh, penanganan dampak sosial ekonomi dan juga soal kesiapan tim medis Covid-19.

Soal anggaran, Pemerintah Aceh diminta agar segera menyampaikan hasil refocusing dan realokasi anggaran APBA untuk penanganan Covid-19 kepada DPRA.

Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin, mengatakan, Pemerintah Aceh harus menjelaskan dari pos mana saja yang diambil dan digunakan, untuk apa dalam penanganan Covid-19. Nantinya Pemerintah Aceh diwakili Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) akan menyampaikan kepada DPRA.

Menurut Wakil Ketua III DPRA, Safaruddin, hal ini sesuai kesepakatan pertemuan antara Pimpinan DPRA dengan Plt Gubernur Aceh beberapa waktu lalu.

Terkait soal perbatasan, Kadis Perhubungan Aceh, Junaidi menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh sudah bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mempeketat perbatasan.

Ada 4 perbatasan darat yang selama ini sudah dibangun posko yaitu, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Singkil dan Subulussalam.

Namun, Anggota DPRA dari Fraksi Partai Gerindra, Jauhari Amin, menyatakan selama ini posko yang dibangun di perbatasan Aceh Tamiang hanya seremonial belaka.
“Buktinya saya tiap hari lewat perbatasan. Tidak ada pemeriksaan,” kata dia.

Jauhari meminta agar Pemerintah Aceh membangun posko kesehatan dan memperketat perbatasan.

Jauhari Amin juga meminta agar Pemerintah Aceh mencari solusi dari banyaknya jalur tikus di sepanjang pantai timur yang menghubungkan Aceh dengan Selat Malaka.

Jalur ini, kata dia, menjadi pintu masuk ilegal warga Aceh yang pulang dari Malaysia. “Ada banyak sekali jalur tikus, mulai dari Aceh Tamiang sampai ke Aceh Utara,” kata dia.

Dalam kondisi darurat saat ini, kata dia, Pemerintah Aceh harus mencari cara agar mereka yang pulang dari Malaysia minimal mau melapor ke aparat desa atau Puskesmas agar bisa diisolasi.

Dalam penanganan medis, Kepala Dinas Kesehatan, Hanief menjelaskan hingga saat ini ada 86 orang yang sudah dites swab (lendir tenggorokan) di Aceh. Dari jumlah tersebut, 5 orang dinyatakan positif terinfeksi virus Corona, sedangkan 81 lainnya negatif. Dari 5 yang positif tersebut, 1 orang meninggal dunia sedangkan 4 lainnya saat ini sudah dinyatakan sembuh.

Sedangkan ventilator di RSUDZA Banda Aceh hanya berjumlah 4 unit. Biasanya, kata Hanif, hanya pasien dalam kondisi berat yang memerlukan ventilator. “Selama ini, dari empat ventilator yang ada baru dipakai satu untuk pasien AA yang sudah almarhum,” kata Hanif.

Sedangkan terkait dengan laboratorium untuk tes Polymerase Chain Reaction (PCR) yang berada di Universitas Syiah Kuala dan di Lambaro Aceh Besar, akan segera bisa difungsikan. “Rencananya, yang di Lambaro, besok akan kami resmikan,” kata Hanif.

Anggota DPRA dari Fraksi PKS, dr Purnama Setia Budi, meminta agar informasi tentang hasil tes tidak dikeluarkan secara sembarangan atau harus satu pintu. Dia menyontohkan, beberapa informasi hasil positif Corona dari rapid test yang selama ini beredar di masyarakat.

“Padahal itu baru rapid test, belum tes swab. Buktinya ketika dites swab semua negatif. Hasil pemeriksaan itu harus keluar dari Gugus Tugas, jangan dari pejabat lain,” kata Purnama Setia Budi. [*]

Lainnya

Ilustrasi. Nigeria tangkap jaringan pengedar narkoba manfaatkan perjalanan haji ke Saudi.
Aman Dikhianati Ayah Sendiri, Ayesha Kini Jadi Ibu Tiri
Disambut Hangat Trump di Gedung Putih, Netanyahu Ditolak Mentah-mentah Warga AS Termasuk Rabi Yahudi
Terungkap, Brigadir Nurhadi Tewas Setelah Ciumi Cewek Bokingan Ipda Haris Chandra
Fatwa Haram Tak Akan Hentikan Saya!
Rencana Ceramah Dr Zakir Naik, PCNU Malang: Jangan Provokatif
Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal membuka Musrenbang RPJM Banda Aceh Tahun 2025-2029. (Foto: Ist)
Bobby Nasution Baperan dan Mending Urus Kadis yang Ditangkap KPK
Golkar Minta DPR Segera Bacakan Surat Usulan Pemakzulan Gibran: Biar Tak Digoreng-goreng
Seluruh Kementerian Teriak Tambah Anggaran, Begini Kata Banggar DPR
Amanda Manopo jadi korban pelecehan saat dikerumuni fans di lokasi syuting, area sensitif diremas
Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dilakukan langsung oleh Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal bersama Bupati Aceh Tenggara M Salim Fakhry, Bupati Aceh Selatan Mirwan, dan Bupati Aceh Barat Tarmizi di Pendopo Wali Kota, Rabu (9/7/2025).
Garuda Indonesia menetapkan jamaah haji kloter 09 sebagai kloter terbaik dalam pelaksanaan ibadah haji Aceh 2025. (Foto: Ist)
Dalam upaya merancang arah pendidikan lebih adaptif dan bernilai spiritual, SMAN 9 Banda Aceh menggelar Rapat Kerja tahunan selama tiga hari, 7–9 Juli 2025. (Foto: Ist)
Sebut Fatwa Haram oleh MUI Hambat Indonesia Jadi Negara Maju, Pengusaha Sound Horeg Dirujak Warganet
Wisata Gratis Jelajahi IKN Sampai 28 Juli, Apa Saja yang Bisa Dilihat?
semangka

Semangka: Si Buah Manis Penyegar Jantung, Ini Sederet Manfaatnya!

Kesehatan & Gaya Hidup
Nikah Massal 100 Pasangan di Masjid Istiqlal

Bukan Zodiak, Ini Sifat Asli Pasangan Dilihat dari Golongan Darah

Kesehatan & Gaya Hidup
Indonesia Kembali Tambah Bebas Visa Jadi 15 Negara, Turki dan Brasil Resmi Masuk
Banyak PSK Berkeliaran di Ibu Kota, Pemerintah Akhirnya Buka Lokalisasi Resmi
Enable Notifications OK No thanks