DPRA Minta Pemerintah Aceh Laporkan Hasil Refocusing dan Realokasi Anggaran Covid-19
Satgas Pengawasan, Pencegahan dan Penanganan Covid-19 DPRA menggelar rapat koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Pemerintah Aceh, Selasa (14/4)
Banda Aceh —- Satgas Pengawasan, Pencegahan dan Penanganan Coronavirus Disease (Covid-19) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar rapat koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Pemerintah Aceh, Selasa (14/4)
Acara yang dilaksanakan di ruang serba guna DPRA itu dipimpin Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin. Turut hadir, Sekda Aceh Taqwallah, Kadis Dinas Kesehatan dr. Hanif, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) Sunawardi, Asisten I Setda Aceh, M. Jafar, Kadis Perhubungan Junaidi dan Karo Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto.
Beberapa poin yang dibahas dalam pertemuan itu adalah soal anggaran, perbatasan Aceh, penanganan dampak sosial ekonomi dan juga soal kesiapan tim medis Covid-19.
Soal anggaran, Pemerintah Aceh diminta agar segera menyampaikan hasil refocusing dan realokasi anggaran APBA untuk penanganan Covid-19 kepada DPRA.
Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin, mengatakan, Pemerintah Aceh harus menjelaskan dari pos mana saja yang diambil dan digunakan, untuk apa dalam penanganan Covid-19. Nantinya Pemerintah Aceh diwakili Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) akan menyampaikan kepada DPRA.
Menurut Wakil Ketua III DPRA, Safaruddin, hal ini sesuai kesepakatan pertemuan antara Pimpinan DPRA dengan Plt Gubernur Aceh beberapa waktu lalu.
Terkait soal perbatasan, Kadis Perhubungan Aceh, Junaidi menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh sudah bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mempeketat perbatasan.
Ada 4 perbatasan darat yang selama ini sudah dibangun posko yaitu, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Singkil dan Subulussalam.
Namun, Anggota DPRA dari Fraksi Partai Gerindra, Jauhari Amin, menyatakan selama ini posko yang dibangun di perbatasan Aceh Tamiang hanya seremonial belaka.
“Buktinya saya tiap hari lewat perbatasan. Tidak ada pemeriksaan,” kata dia.
Jauhari meminta agar Pemerintah Aceh membangun posko kesehatan dan memperketat perbatasan.
