DPRK Banda Aceh Bahas Utang Kota dan Nasib Tenaga Kontrak yang Dirumahkan
Infoaceh.net, Banda Aceh – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menggelar rapat dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) dan Badan Kepegawaiaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) guna membahas masalah keuangan kota dan nasib tenaga kontrak yang dirumahkan, Senin (10/2/2025) di ruang Banmus, gedung DPRK setempat.
Rapat tersebut dihadiri Ketua Komisi III Royes Ruslan, wakil ketua komisi Tuanku Muhammad, sekretaris komisi Sofyan Helmi, dan anggota komisi, Aulia Rahman, Faisal Ridha dan Ramza Harli.
Dari Pemko hadir Kepala BPKK Banda Aceh Alriandi Adiwinata serta jajarannya dan Kepala Badan BKPSDM Banda Aceh. Rizal Abdullah serta jajarannya.
Ketua Komisi III DPRK Banda Aceh Royes Ruslan mengatakan, terkait potensi utang Pemko Banda Aceh pihaknya masih menunggu audit dan laporan dari inspektorat.
Namun kata Royes setelah dikonfirmasi kepada OPD terkait utang yang tercatat, seperti utang pihak ketiga diprediksi Rp60 miliar, dan utang Alokasi Dana Gampong (ADG) sekitar Rp5 miliar, sehingga total Rp65 miliar.
Sementara untuk DPA PPPK atau kewajiban tahun 2025 belum dianggarkan.
“Ini masih kita petakan dulu potensi-potensi utangnya, ternyata tidak seperti yang kita khawatirkan ke depan,” ujarnya.
Politisi Demokrat ini melanjutkan, untuk efisiensi anggaran, dari BPKK sudah memiliki aturan yang jelas, dan jumlahnya cukup besar.
Seperti kegiatan efisiensi pada kegiatan seremonial, operasional, perjalanan dinas, dan belanja alat habis pakai.
Menurutnya dengan diberlakukan efisiensi anggaran yang besar itu sangat tepat sasaran.
Terkait tenaga kontrak yang dirumahkan, kata Royes itu semua karena aturan yang menyatakan demikian.
Karenanya, Komisi III DPRK Banda Aceh, lanjut Royes meminta untuk mencari skema lain terkait nasib tekon ini agar tidak menimbulkan masalah baru jika ada penambahan lagi yang dirumahkan.
“Apalagi ke depan menjelang Idulfitri dan sebagainya, karena itu kita minta BKPSDM untuk membuat skema baru dan bisa memetakan sekaligus mencari solusinya terhadap tenaga kontrak ini,” katanya.
