Empat Pulau Sudah Kembali, Kini Saatnya Mualem Rebut Tanah Wakaf Blang Padang Jadi Milik Aceh

Namun di lapangan, penguasaan fisik masih didominasi oleh pihak Kodam Iskandar Muda (TNI AD) yang bahkan telah memasang sejumlah plang bertuliskan “Tanah Negara Hak Pakai TNI-AD”.

Kondisi ini sudah pernah mendapat sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Dalam sidang paripurna tahun lalu, sembilan fraksi di parlemen secara kompak mendesak Gubernur Aceh untuk segera menyelesaikan persoalan ini.

“Tanah Blang Padang adalah milik rakyat Aceh yang diwakafkan untuk Masjid Raya. Pemerintah Aceh harus segera mengambil alih pengelolaan dan menyertifikatkan atas nama Pemerintah Aceh,” ujar Irfannusir, Anggota DPRA tahun lalu.

DPRA juga meminta agar Gubernur mengintensifkan komunikasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang hingga kini masih menahan proses sertifikasi karena adanya klaim dari TNI. Bila perlu, DPRA menyarankan pemerintah menggugat ke Mahkamah Arbitrase Internasional di Belanda untuk mengungkap bukti sejarah kepemilikan tanah tersebut.

Di sisi lain, Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Niko Fahrizal sebelumnya menyebut bahwa TNI AD memegang dokumen hak pakai atas tanah tersebut dari Kementerian Pertanahan. Namun pihaknya tetap membuka ruang dialog jika terbukti secara sah tanah tersebut merupakan milik Pemerintah Aceh atau wakaf masjid.

Hingga kini, proses sertifikasi masih berjalan di BPN dan menjadi perhatian publik luas. Blang Padang bukan sekadar lapangan, tetapi juga simbol sejarah, wakaf, dan kebudayaan Aceh yang kini sedang mencari kejelasan kepemilikan formalnya.

Padahal, menurut sejumlah dokumen sejarah dan hasil audit lembaga negara, Blang Padang adalah tanah wakaf milik Masjid Raya Baiturrahman yang telah ada sejak masa kejayaan Kesultanan Aceh.

Berbagai kalangan menyoroti lambatnya proses sertifikasi, terutama setelah muncul klaim dari pihak TNI Angkatan Darat melalui Kodam Iskandar Muda yang menyatakan lahan tersebut sebagai aset negara dengan status “hak pakai”.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Aceh Nomor: 22.A/LHP/XVII.BAC/05/2024 dengan tegas menyatakan bahwa tanah Blang Padang adalah tanah wakaf dari Kesultanan Aceh yang diberikan untuk Masjid Raya Baiturrahman. Bukti-bukti sejarah seperti peta Koetaradja tahun 1915 dan Blad 1906 menunjukkan bahwa area tersebut dulunya merupakan “Aloen-Aloen Kesultanan Aceh” yang tidak pernah menjadi bagian dari tanah negara kolonial Belanda (KNIL).