KPK: 13 Aset Pemekaran Wilayah Aceh Timur-Langsa Masih Sengketa
Langsa – Sejumlah pejabat Pemerintah Aceh dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadiri rapat guna membahas penyelesaian aset dari pemekaran wilayah Kabupaten Aceh Timur dan Kota Langsa, di Ruang Rapat Kantor Wali Kota Langsa, Kamis (17/6).
Hadir juga dalam proses pembahasan aset pemekaran itu, Asisten I Setda Aceh Bidang Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh M Jafar, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK Didik Agung Widjanarko, Bupati Aceh Timur Hasballah M Thaib dan Wakil Wali kota Langsa Marzuki Hamid, Kepala Inspektorat Aceh Zulkifli, Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Aceh Syakir dan Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Aceh Gunawan Phonna.
Didik dalam bahasannya menyampaikan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong penyerahan 13 aset dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur ke Pemerintah Kota (Pemko) Langsa. Diketahui aset terkait pemekaran tersebut menjadi sengketa diantara kedua pemda selama 20 tahun sejak Kota Administratif Langsa diangkat statusnya menjadi Kota Langsa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tanggal 21 Juni 2001.
“KPK berharap kedua Pemda segera menyepakati penyerahan aset-aset tersebut, sehingga kemudian dapat dimanfaatkan secara optimal,” ujar Didik Agung Widjanarko.
13 aset tersebut setidaknya memiliki luas 110 ribu meter persegi atau 11 hektar dengan total nilai perkiraan Rp 21 miliar. Selain tanah, aset tersebut terdiri atas rumah dinas, tambak, kebun, bangunan radio pemda.
Selain aset, KPK juga menekankan belum banyak inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan pajak di wilayah Aceh. KPK mengharapkan akhir tahun ini seluruh pemerintah daerah di Aceh sepakat untuk beralih ke sistem online.
KPK juga mengarahkan Bank Aceh Syariah berkontribusi dalam peningkatan pajak daerah dengan melaksanakan MoU penyediaan alat rekam pajak.
Pada hari yang sama secara terpisah, KPK juga melakukan sosialisasi program pencegahan kepada pimpinan dan anggota DPR Kota Langsa.
KPK menyampaikan delapan area pencegahan yang mendorong perbaikan tata kelola pemda. KPK menilai perlunya sinergi antara eksekutif dengan legislatif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Delapan area tersebut yakni Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, perizinan, Penguatan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, Tata Kelola Dana Desa. Indikator capaian delapan area ini terangkum dalam platform Monitoring Center for Prevention (MCP).
Capaian MCP keseluruhan wilayah Aceh tahun 2020 adalah 50 persen, angka ini lebih tinggi sedikit dari capaian tahun 2019 yaitu 46 persen. Sedangkan capaian MCP Kota Langsa tahun 2020 yaitu 62 persen. Capaian-capaian tersebut masih di bawah rata-rata Nasional yaitu 64 persen.
KPK berharap pemda meningkatkan kolaborasi dan komunikasi antar OPD, Inspektorat, Sekda atas supervisi Kepala Daerah masing-masing. Hal ini penting dilakukan untuk perbaikan sistem tata kelola Pemda dan pola kerja Pemda. Hasil kolaborasi dan komunikasi yang dibangun tersebut akan semakin efektif dengan supervisi melekat dan komitmen terhadap pelaksanaan tiap indikator keberhasilan program dari pimpinan.
Dalam rangkaian kegiatan selama 14 – 17 Juni 2021, KPK juga melakukan monitoring dan evaluasi (monev) program pencegahan dengan Pemkab Aceh Tamiang, Pemkab Aceh Utara, Pemko Langsa.
Selain itu, juga dilakukan sosialisasi program pencegahan korupsi kepada DPRK Aceh Tamiang, DPRK Aceh Utara dan DPRK Aceh Timur. (IA)
