Siap-siap, Razia Masker di Banda Aceh Mulai 16 Mei
Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman memimpin rapat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Banda Aceh di pendopo walikota setempat, Senin (11/5).
Banda Aceh — Peraturan Wali Kota (Perwal) Banda Aceh Nomor 24 tahun 2020 tentang Wajib Penggunaan Masker dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 akan berlaku efektif mulai Sabtu, 16 Mei 2020, pukul 00.00 WIB.
Kepastian tersebut disampaikan oleh Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman usai memimpin rapat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Banda Aceh di pendopo walikota setempat, Senin (11/5).
Ikut hadir dalam rapat tersebut Ketua DPR Kota Banda Aceh Farid Nyak Umar, Kapolresta Kombes Pol Trisno Riyanto, Dandim 0101/BS Kolonel Hasandi Lubis, Kajari Erwin Desman, dan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Banda Aceh Damanhuri Basyir, serta unsur Forkopimda lainnya.
Dari jajaran Pemko Banda Aceh, turut hadir Wakil Wali Kota Zainal Arifin, Sekda Bahagia, para Asisten, Camat, dan sejumlah Kepala SKPK terkait.
Menurut Aminullah, awalnya Perwal wajib masker itu akan diterapkan sejak Jum’at, 8 Mei lalu namun urung akibat musibah banjir.
“Tadi setelah menerima masukan dari Ketua DPR Kota Banda Aceh, Kapolresta, Dandim, Kajari, dan unsur Forkopimda lainnya, maka kita putuskan efektif berlaku 16 Mei dinihari nanti,” ungkapnya.
Sebelum ke sana, kata wali kota, Perwal yang memuat delapan pasal termasuk soal sanksi itu akan disosialisasikan secara masif kepada masyarakat. “Mulai dari baliho di pintu masuk hingga pusat kota, media sosial, maupun pengumuman ke gampong-gampong. Setelah itu baru kita intensifkan razia,” tegasnya.
Adapun sanksi bagi yang melanggar tidak bersifat materil. Sanksinya mulai dari peringatan tertulis yang disertai pencatatan identitas, tidak diberikan pelayanan pada fasilitas publik, hingga penarikan sementara identitas kependudukan bagi yang melakukan pelanggaran secara berulang.
Perwal tersebut bukan hanya berlaku wagi warga kota tapi juga pendatang atau warga dari luar kota. “Untuk yang ber-KTP luar kota dan melakukan pelanggaran secara berulang, maka yang bersangkutan diharuskan keluar dari Kota Banda Aceh,” katanya.
