Wali Nanggroe: Sudah Satu Dekade Lebih Aceh Menunggu Komitmen Pemerintah Pusat
Banda Aceh – Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haytar meminta Pemerintah Pusat segera merealisasikan butir-butir perjanjian damai MoU Helsinki dan turunannya sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA).
Hal itu disampaikan Wali Nanggroe kepada Menteri Pertahanan (Menhan) saat menerima kunjungan Juru Bicara Menhan Dahnil Anzar Simanjuntak pada Sabtu, 21 November 2020 di Meuligoe Wali Nanggroe, di kawasan Lampeuneureut, Aceh Besar.
“Sudah satu dekade lebih rakyat Aceh menunggu komitmen Pemerintah Pusat agar segera merealisasikan MoU Helsinki dan turunan UUPA. Kita meminta ketegasan Pemerintah Pusat untuk segera menyahuti keinginan rakyat Aceh, agar memiliki itikad baik untuk menuntaskan segala kekhususan Aceh,” tegas Wali Nanggroe yang didamping Staf Khususnya, Kamaruddin Abu Bakar (Abu Razak) dan dr. Rafiq.
Wali Nanggroe menambahkan, perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah RI telah disambut dengan penuh suka cita oleh masyarakat Aceh, dan terus dirawat hingga saat ini.
“Begitu halnya dengan sikap dan komitmen Pemerintah Pusat agar punya itikad baik menyelesaikan persoalan Aceh yang tak kunjung selesai,” kata Wali Nanggroe.
Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan, kedatangannya menjumpai langsung Wali Nanggroe Aceh dalam rangka silaturrahmi dan mendiskusikan berbagai hal terkait kondisi terkini Aceh, salah satunya perkembangan Aceh pasca perjanjian damai.
“Beberapa waktu lalu Wali Nanggroe Aceh sempat berdiskusi dengan Menhan Prabowo Subianto di Jakarta. Dalam pertemuan itu, Wali Nanggroe kembali meminta komitmen dan keseriusan Menhan agar segera menyelesaikan berbagai persoalan kekhususan Aceh yang masih belum tuntas,” jelas Dahnil
Ia menambahkan, pada pertemuan tersebut, Menhan Prabowo mendukung penuh proses perdamaian di Aceh yang selama ini sudah berjalan dengan baik.
“Menhan berpesan kepada seluruh elemen masyarakat Aceh untuk terus menjaga perdamaian Aceh ini menjadi hakiki sehingga masyarakatnya sejahtera,” kata Dahnil. (IA)
