Fokus Pembiayaan Sektor Produktif, Bank Aceh Perkuat AO dan Manajer
LHOKSEUMAWE — Mendorong akselereasi pertumbuhan ekonomi daerah, Bank Aceh Syariah kini fokus kepada pembiayaan sektor produktif.
Hal ini sekaligus mendukung program pemerintah dalam mendorong pertumbuhan pembiayaan produktif di tengah momentum pemulihan ekonomi.
Optimalisasi infrastruktur dan sumber daya manusia menjadi hal penting untuk mendorong penetrasi pembiayaan produktif.
“Menciptakan budaya yang tangkas, lincah serta adaptif dan melakukan transformasi digital penting untuk meraih pertumbuhan yang sustain, khususnya di segmen UMKM,” ujar Direktur Dana dan Jasa Bank Aceh Syariah Amal Hasan, dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/2).
Hal itu disampaikannya pada pelatihan pembiayaan KUR Syariah bagi 200 tenaga pemasar atau Account Officer (AO) dan Manajer di Lhokseumawe, Sabtu (25/2/2023).
Amal mengatakan, Bank Aceh Syariah terus mendorong penyerapan pembiayaan ke sektor produktif. Langkah ini dilakukan untuk memperluas pembiayaan dan memacu daya saing usaha, terutama di sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Sebaran sumber daya manusia dan jaringan kantor yang di seluruh kabupaten/kota merupakan keunggulan yang dimiliki Bank Aceh.
Saat ini menurut Amal, merujuk data rilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Aceh, realisasi pembiayaan berdasarkan penggunaan di wilayah Aceh masih didominasi pada sektor konsumtif sebesar 69.52 persen. Sementara itu, modal kerja sebesar 19,88 persen dan investasi sebesar 10,60 persen.
“Melalui pelatihan ini kami ingin mengoptimalkan sumber daya manusia handal yang dimiliki bank agar realisasi pembiayaan produktif dapat lebih optimal sehingga memacu perekonomian daerah dan meningkatkan kualitas penyaluran pembiayaan,” ujarnya.
Ditambahkannya, pemberdayaan dengan menyiapkan infrastruktur pendukung seperti SDM yang didedikasikan untuk level UMKM sangat penting untuk memperbesar penetrasi di sektor produktif.
Selain itu, lanjut Amal, diperlukan sinergi untuk meningkatkan produktivitas sehingga UMKM bisa naik kelas, seperti dengan pemerintah Aceh dan Kabupaten/kota, perguruan tinggi, maupun lembaga-lembaga yang aktif dalam mendorong peningkatan kualitas UMKM.
