Kemenko Marves: Pelabuhan Bebas Sabang Siap Jadi Emergency Response Port
SABANG – Guna meningkatkan dan mengoptimalkan konektivitas maritim,
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
(Marves) melalui Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi menindaklanjuti penandatanganan kerja sama antara Krakatau Bandar Samudera (KBS) dengan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) serta meninjau pengembangan Pelabuhan Bebas Sabang, Jum’at (11/6).
Dalam kunjungan tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi serta pihak Krakatau Bandar Samudera didampingi langsung oleh Kepala BPKS Iskandar Zulkarnain, selain melakukan peninjauan langsung ke Pelabuhan CT3 dan CT1 BPKS, rombongan Deputi Kemenko Marinves dan KBS juga mengikuti rapat koordinasi yang dilakukan di lantai 3 Kantor Kedeputian Komersil BPKS.
“Pemerintah RI melalui Kemenko Marves sangat mengapresiasi langkah strategis yang dilakukan oleh KBS dan BPKS ini,” sebut Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Basilio Dias Araujo.
Selain meningkatkan dan mengoptimalkan konektivitas maritim, kerja sama ini diharap mampu mengembangkan sektor logistik yang dapat memperkuat rantai pasok global melalui jalur-jalur laut atau wilayah perairan strategis di Indonesia.
“Kerja sama ini dapat mendorong pengembangan dan revitalisasi penataan kawasan Sabang dan Cilegon-Banten menjadi salah satu poros logistik maritim, terutama komoditas penting dan curah di Indonesia,” sambung Deputi Basilio.
Deputi Basilio mengungkapkan Pelabuhan Bebas Sabang sangat strategis dan siap secara infrastrukturnya untuk dijadikan First Emergency Call-Response Port, terutama di masa pandemi COVID-19.
“Kita perlu manfaatkan momentum global pandemi ini untuk benefit ekonomi dan pemberdayaan pemerintah daerah,” jelas Basilio.
Dijelaskan Deputi Basilio, Indonesia sebagai pengusung Resolusi PBB 75/17 berkomitmen melindungi pelaut global, dan didukung 71 negara serta diadopsi pada tanggal 1 Desember 2020 di New York, meminta negara-negara untuk memfasilitasi masuknya kapal-kapal asing untuk menurunkan Pelaut sesuai Protokol Covid-19.
Pembangunan dan pengembangan transportasi laut ini dinilai sudah sangat mendesak untuk segera direalisasikan guna pemenuhan target rencana strategis serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat terutama jasa layanan moda transportasi laut bidang logistik dan kepelabuhanan.
“Rencana strategis ini akan mendorong sumber pembiayaan lain di luar APBN atau creative financing (keuangan kreatif) yang didukung banking system (sistem perbankan),” terang Deputi Basilio.
Pengembangan ini tentunya juga didukung oleh potensi ekonomi di wilayah Selat Malaka. Dalam pemaparannya, Deputi Basilio mengungkapkan jumlah kapal yang melintasi Selat Malaka hingga Selat Singapura mampu mencapai 120.000 kapal di tahun 2020.
Karena itu juga, diperlukan sinergi antara BUMN dan Badan Usaha dalam rangka melakukan percepatan rencana pembangunan kawasan pelabuhan yang bernilai sangat strategis di Indonesia.
“Ke depannya, Kemenko Marves akan mendorong swasta dan asosiasi terkait untuk berperan dalam pembangunan ekosistem transportasi maritim, terutama menjaga kestabilan dan keberlanjutan rantai pasok global untuk essential commodities (komoditas esensial),” pungkas Deputi Basilio didampingi Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim Radian Nurcahyo, Plt Kepala Bidang Ketahanan Maritim RA Adriani Kusumawardan, dan Rhea Pagita Silalahi (Staf Deputi) dan Direktur Operasi KBS Widi Hartono.
Kepala BPKS Iskandar Zulkarnain menyebutkan, selain Undang-undang Nomor 37 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta Undang-Undang Khusus Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, BPKS juga diberikan kewenangan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat melalui PP Nomor 83 tahun 2010 tentang pelimpahan kewenangan Pemerintah kepada Dewan Kawasan serta Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.
“Ada banyak fasilitas dan kemudahan yang sudah diberikan oleh Pemerintah baik melalui Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah seperti bebas Bea masuk, bebas pajak, Bebas tata niaga dan pembebasan PPN untuk barang dalam Negeri (Endosement) hingga berpeluang besar untuk berinvestasi di Sabang, walaupun sampai saat ini masih ada beberapa kendala yang masih harus di selesaikan dengan Pemerintah Pusat,” ujar Kepala BPKS Iskandar Zulkarnain didampingi Wakil Kepala T. Zanuarsyah, Deputi Komersil Erwanto, Direktur Promosi dan Kerjasama Maya Safira, Kepala Unit Pelabuhan, Kepala unit PTSP beserta sejumlah Kepala Bagian dilingkungan BPKS yang ikut serta dalam rapat koordinasi tersebut.
Iskandar Zulkarnain juga menyampaikan permohonan dukungan dari Kemenko Marves melalui Deputi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi untuk memfasilitasi berbagai peraturan yang membatasi wewenang BPKS sebagai FTZ, percepatan Investasi dan pengembangan pariwisata serta perikanan serta mempercepat terbukanya kembali konektivitas banda udara Sabang. (IA)
