Ombudsman: Tidak Tepat Restrukturisasi Pembiayaan untuk ASN
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dr Taqwaddin Husin
Banda Aceh –— Kebijakan Pemerintah Aceh yang meminta Bank Aceh Syariah agar memberikan kemudahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk penyicilan atau pembayaran pinjaman/pembiayaan, dinilai tidak tepat.
Menurut Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dr Taqwaddin Husin, restrukturisasi/relaksasi pinjaman untuk ASN ini akan berpotensi menimbulkan kebijakan diskriminatif.
“Menurut saya kecil sekali dampak pandemi Covid-19 bagi ASN. Selama ini, selama “Di Rumah Saja” atau “Work From Home” para PNS masih tetap mendapatkan gaji sebagaimana biasanya,” ujar Taqwaddin Husin, Kamis (30/4).
Ia menjelaskan, fakta ini malah dalam realitas sosial telah memunculkan kecemburuan antara PNS dengan non PNS. Apalagi dengan para pekerja lepas sektor informal, buruh kasar, tukang bangunan, tukang becak, dan lainnya yang nyaris kehilangan pendapatan selama masa pandemi Corona saat ini.
“Persoalan kredit ini kan hanya jadi masalah bagi PNS yang mengambil kredit konsumtif. Dan mengharapkan adanya pendapatan lainnya dari luar gaji resmi,” terangnya.
Menurut Taqwaddin, perlu dipikirkan ulang rencana kebijakan restrukturisasi pinjaman untuk ASN yang potensi menimbulkan kecemburuan sosial.
Ia mengajak semua untuk berpikir objektif untuk kepentingan kemaslahatan yang lebih luas. Jangan sampai nanti ada orang bilang “Mangat that PNS, hana payah keureuja, gaji lancar, dan kredit dimudahkan lom bak bayeu”..
“Hemat saya, PNS tidak termasuk OMB (Orang Miskin Baru). Sehingga kebijakan ini cenderung affirmatif dan kontra produktif,” jelasnya.
“Ini makin menjadi tidak adil manakala kredit produktif untuk UMKM belum direlaksasi, eee malah kredit konsumtif untuk PNS yang diusulkan dilakukan restrukturisasi. Jika dilakukan, kentara sekali Pemerintah ini hanya mengutamakan kalangan birokrasi dan alpa terhadap kepentingan yang lebih luas,” sebutnya.
Taqwaddin yang juga Dosen Fakultas Hukum Unsyiah ini berharap agar Pemerintah Aceh berpikir untuk kepentingan rakyat yang lebih banyak, yang masih miskin, yang sangat mengharapkan uluran tangan dari para pemimpinnya. (m)
