Pemahaman Masyarakat Jadi Tantangan Penerapan Ekonomi Syariah di Aceh
BANDA ACEH – Gubernur Aceh Nova Iriansyah menegaskan, Pemerintah Aceh berkomitmen kuat untuk mendukung berkembangnya ekosistem ekonomi syariah di Aceh.
Gubernur juga menyampaikan terima kasih dengan terbitnya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS), dukungan ke arah tersebut menjadi semakin kuat.
Keberadaan Qanun LKS, lanjut gubernur, mengatur tentang pelaksanaan lembaga keuangan syariah, baik perbankan dan non perbankan, dimana pihaknya telah meregulasikan hal tersebut secara tepat waktu, dengan berkoordinasi bersama jajaran OJK dan Bank Indonesia.
“Tentu banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Aceh ketika mengambil keputusan tersebut, tapi kita yakin dan percaya bahwa upaya kita untuk mewujudkan ekonomi syariah, termasuk di dalamnya sistem perbankan syariah, tentunya didasarkan pada upaya mencari keridhaan Allah SWT, dan oleh karenanya, segala rintangan yang ada insya Allah dapat kita hadapi bersama,” sebut Gubernur Nova saat membuka Workshop Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Aceh dengan tema “Peran dan Tantangan Media Memperkuat Literasi Keuangan Syariah dan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh, Selasa (14/9).
Kegiatan kerja sama JMSI Aceh dan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) itu digelar secara virtual mengingat kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.
Gubernur menjelaskan, tantangan terbesar bagi Pemerintah Aceh saat ini untuk menyelaraskan sistem perekonomian syariah dan keuangan syariah, adalah permasalahan literasi.
Ketidaktahuan masyarakat dan pengguna jasa keuangan syariah, baik bank maupun non-bank, disebut menjadi problem tersendiri yang secara bersama-sama harus dihadapi dan dieliminasi.
Karenanya, kata gubernur, peran media menjadi sangat penting dan strategis dalam mengedukasi masyarakat dan memberikan pemahaman kepada mereka tentang literasi keuangan syariah.
“Namun tentu saja, media, baik perusahaan media maupun pekerja media, harus terlebih dahulu memahami perspektif tentang literasi itu sendiri, agar dalam menghasilkan produk jurnalistik dapat memberikan pesan dan kesan yang kuat bagi end-user atau pembaca, dalam hal ini masyarakat, terhadap literasi keuangan syariah,” kata gubernur.
Tantangan terkait pemahaman itu kata gubernur akan terus muncul di awal-awal pelaksanaan Qanun LKS, bahkan hingga beberapa tahun ke depan. Namun jika semua pihak saling membantu, Gubernur yakin semua tantangan yang ada akan mampu dilewati bersama.
“Allah tentu akan memberikan kekuatan bagi kita semua, sebab upaya dan ikhtiar kita hari ini adalah untuk menjauhkan masyarakat dari praktek-praktek keuangan dan sistem ekonomi yang selama ini belum sesuai dengan syariah, di negeri yang kita cintai ini,” kata gubernur.
Untuk itu, gubernur pada kesempatan tersebut memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Jaringan Media Siber Indonesia Aceh yang telah menginisiasi terselenggaranya acara itu.
“Pemerintah Aceh sangat mendukung dan mengapresiasi setiap upaya-upaya yang dilakukan oleh rekan-rekan media dan sektor perbankan syariah, untuk terus memberikan dukungan terhadap keberadaan Qanun LKS dan mendorong penguatan literasi keuangan syariah bagi masyarakat Aceh,” kata gubernur.
Gubernur berharap workshop yang diselenggarakan itu dapat memberikan wawasan keilmuan tentang literasi keuangan syariah bagi rekan-rekan media, sehingga nantinya hal tersebut akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Aceh secara keseluruhan tentang literasi keuangan.
Workshop itu juga diikuti Kepala OJK Aceh Yusri, CEO BSI Regional I Aceh Wisnu Sunandar, Ketua Umum JMSI Pusat Teguh Santosa, Chief Economist PT BSI Banjaran Surya Indrastomo serta sejumlah peserta lainnya. (IA)
