Realisasi APBN 2025 di Aceh Masih Rendah: Pendapatan Rp1,99 Triliun dan Belanja Rp16 Triliun
Sementara belanja modal masih rendah, hanya Rp203,78 miliar atau 5,13%, dan menjadi perhatian utama.
Kontraksi fiskal yang terjadi diperkirakan akan memengaruhi pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh yang akan dirilis bulan depan.
Sektor administrasi pemerintahan, sebagai salah satu sektor dominan, memiliki peran signifikan terhadap konsumsi masyarakat, pengeluaran pemerintah, dan investasi tetap.
Inflasi Aceh pada Mei 2025 tercatat 2,35% secara tahunan (yoy). Secara bulanan (mtm), justru terjadi deflasi sebesar -0,59%, terutama dipicu oleh penurunan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau pasca Hari Besar Keagamaan Nasional.
Rapat ALCo juga menyoroti kondisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Gampong (BUMG) di Aceh. Dari seluruh BUMDes yang terdaftar, hanya 55 unit masuk kategori “maju”, sementara mayoritas masih berada di tingkat dasar, tumbuh, atau berkembang.
Hal ini menjadi perhatian dalam merumuskan kebijakan agar tidak terjadi tumpang tindih antara BUMDes dan program Koperasi Merah Putih di gampong-gampong.
Kanwil DJPb Aceh sebagai Regional Chief Economist terus mendorong kolaborasi lintas sektor dengan para pemangku kepentingan, baik dari praktisi maupun kalangan akademisi, guna menyusun kebijakan berbasis data dan kajian yang lebih tepat sasaran demi kemajuan ekonomi Aceh.
