Tuntut Naik Gaji, Hakim PN Banda Aceh Mogok Kerja
INFOACEH.NET, BANDA ACEH — Aksi mogok kerja hakim terjadi di Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh pada Senin (7/10).
Hal tersebut sebagai bagian dari
gerakan menuntut kesejahteraan melalui kenaikan gaji hakim yang sudah 12 tahun tidak naik.
Para hakim di PN Banda Aceh mendukung gerakan menuntut kenaikan gaji dengan cara mengosongkan jadwal persidangan mulai 7 hingga 14 Oktober 2024.
Di PN Banda Aceh, ada 16 hakim umum dan 7 hakim ad hoc yang sepakat untuk mogok kerja. Hal itu dilakukan sebagai bentuk protes terkait gaji tak sesuai hingga fasilitas kurang memadai yang diberikan negara.
Humas PN Banda Aceh, Jamaluddin membenarkan terhitung mulai hari Senin (7/10) hingga 14 Oktober mendatang para hakim akan mogok kerja.
“Ini tanggal 7 sampai tanggal 14 Oktober perjuangan terus berjalan. Tentu yang bisa mencari keadilan ya kita. Kami mengambil lanjutan perjuangan dengan berdoa agar ini terkabul,” kata Jamaluddin kepada wartawan, Senin (7/10) dilansir dari CNN Indonesia.
Menurutnya sudah 12 tahun gaji hakim tak pernah naik. Belum lagi fasilitas para hakim yang seadanya bahkan ada kendaraan operasional yang sejak 2005 tidak pernah diganti dan masih digunakan sebagai kendaraan dinas.
“Ini sudah 12 tahun lebih, pendapatan atau gaji rekan-rekan kita masih hampir sama dengan pegawai biasa, tentu ini tidak imbang dengan tanggung jawab yang diemban yang dijalani para hakim,” ucapnya.
Meski begitu, Jamaluddin menyebutkan tidak semua jadwal persidangan dihentikan untuk mendukung gerakan ini.
Ada beberapa perkara yang bersifat mepet dan khusus harus diselesaikan dan tidak bisa ditunda.
Namun perkara yang bisa diundur jadwal sidangnya akan tetap digelar setelah tanggal 14 Oktober mendatang.
“Tidak semua perkara diundur, nanti setelah tanggal 14 Oktober baru berjalan seperti biasa,” katanya.
Meski tidak ada hakim PN Banda Aceh yang bergabung ke Jakarta untuk aksi solidaritas, pihaknya tetap mendukung gerakan tersebut.
Para hakim berharap suara-suara yang disampaikan bisa dikabulkan untuk mensejahterakan hakim di seluruh Indonesia.
