Bahlil Sebut Golkar Barter Ketua MPR dengan 8 Kursi Menteri
INFOACEH.NET, JAKARTA — Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan cerita barter atau ‘tukar guling’ di balik delapan jatah kursi menteri untuk partainya dalam Kabinet Merah Putih yang dilantik Presiden Prabowo Subianto, Senin (21/10).
Bahlil mengungkapkan ada penambahan dari awalnya hanya lima kursi untuk Golkar.
Menurut dia, penambahan tiga kursi itu didapat setelah Golkar memberikan jatah kursi Ketua MPR ke Partai Gerindra sebagai pemenang Pilpres.
“Waktu itu Ketua MPR dikonsensuskan untuk diberikan kepada partai sahabat kita yang memenangkan Pilpres, kami kan enggak bisa lawan pak presiden, kalau kami lawan presiden repot semua, kan,” kata Bahlil Lahadalia dalam pidatonya di peringatan 60 tahun HUT Golkar, Senin (21/10) malam.
Menurut Bahlil, delapan kursi menteri itu belum termasuk tiga kursi wakil menteri, satu kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang dijabat Luhut Binsar Panjaitan, dan satu kepala lembaga yang akan dilantik pada Selasa (22/10).
“Besok insya Allah ada lagi yang dilantik jabatan setingkat menteri. Jadi kalau kami hitung itu delapan, plus satu, plus tiga. Plus 102 DPR RI. [Plus] Oh iya DEN,” katanya.
Bahlil menjelaskan penambahan tiga kursi menteri itu masing-masing diberikan kepada dirinya, dan eks Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang melanjutkan posisinya sebagai Menko Perekonomian.
Sementara satu kursi sisanya kata Bahlil didapat setelah partainya merelakan kursi Ketua MPR kepada Gerindra yang kini dijabat oleh Ahmad Muzani.
“Saya bilang bahwa saya Ketua TKS harusnya saya punya jatah satu di luar partai Golkar, itulah kemudian cerita kenapa Golkar dapat enam, tambah satu jadi tujuh awalnya, MPR kita kasih tapi kita ambil satu lagi jadi tujuh,” kata dia.
Adapun daftar delapan kursi itu adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji.
Kemudian Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.
