Dituduh Dalangi Aksi Tolak UU Omnibus Law Ciptaker, Demokrat Tempuh Jalur Hukum
Jakarta — Partai Demokrat membantah keras kabar fitnah dan hoaks yang menyebutkan mereka merupakan “Dalang” di balik aksi unjukrasa penolakan terhadap Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) yang terjadi dalam beberapa hari ini.
Bantahan ini disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat, Ossy Dermawan dalam keterangan persnya kepada sejumlah media.
Ossy Dermawan mengatakan bantahan ini dilakukan sehubungan dengan upaya fitnah dan berita bohong yang dilancarkan oleh akun – akun buzzer seperti @digeeembok, untuk mendiskreditkan Partai Demokrat (PD) dan SBY (Ketua MTP PD) terkait aksi besar buruh dan mahasiswa di seluruh Indonesia yang menolak UU Ciptaker 8 Oktober 2020.
“Saya selaku Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat, berpandangan perlu ada pernyataan pers untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya, dalam rangka memenuhi hak informasi publik yang didasari oleh kejujuran dan asas fair and balance,” ujar Ossy, Jum’at (9/10/2020) di Jakarta.
Secara tegas Ossy membantah pernyataan yang menyebutkan aksi dan gerakan besar penolakan UU Ciptaker 8 Oktober 2020, diinisiasi dan didanai oleh Partai Demokrat atau Cikeas. Pernyataan itu menurutnya merupakan fitnah dan hoax serta tidak berdasar.
Selain itu pernyataan tersebut juga melecehkan kaum buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat lain yang turun ke jalan, yang murni menyuarakan penolakan UU Ciptaker.
“Jika ada pihak-pihak yang melancarkan fitnah dan tuduhan yang tidak berdasar terhadap Partai Demokrat, maka kami akan menempuh jalur hukum,” kata Ossy.
Namun Ossy membenarkan kalau Partai Demokrat melakukan penolakan terhadap RUU Ciptaker, sebagaimana yang disampaikan dalam pandangan mini fraksi, tanggal 3 Oktober 2020, dan juga disampaikan dalam Sidang Paripurna tanggal 5 Oktober 2020.
Menurut Ossy, sikap berbeda tersebut merupakan hal biasa dalam demokrasi. Sebagaimana Partai lain juga melakukan hal yang sama di parlemen, dalam konteks dan masalah yang berbeda.
“Sikap berbeda menolak UU Ciptaker ini juga tidak hanya dilakukan oleh Partai Demokrat, melainkan juga oleh Ormas seperti NU dan Muhammadiyah, akademisi, LSM, Serikat Buruh, Organisasi Mahasiswa serta beberapa Kepala Daerah,” ungkap Ossy.
“Sejak minggu sebelumnya, kami sudah mendapat informasi dari media massa tentang rencana aksi unjuk rasa para buruh dan mahasiswa tanggal 8 Oktober 2020, untuk itu DPP Partai Demokrat telah mengeluarkan Surat kepada para Ketua DPD dan DPC seluruh Indonesia nomor: 119/INT/DPP.PD/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020, perihal arahan Ketua Umum kepada seluruh kader Partai Demokrat untuk tidak melakukan provokasi dan pengerahan massa,” sambung Ossy menjelaskan.
Menurut Ossy surat tersebut menjadi bukti bahwa Partai Demokrat taat dan patuh pada konstitusi dan mematuhi hukum negara. Ossy membenarkan kalau dalam arahan tanggal 7 Oktober 2020 itu, Ketua Umum Partai Demokrat meminta para anggota DPRD untuk menerima para pendemo di kantor DPRDnya masing-masing.
Hal ini bertujuan agar aspirasi masyarakat bisa disalurkan dengan baik, sehingga para pendemo tidak melakukan tindakan anarkis karena suaranya tidak tersalurkan.
Selanjutnya Ossy juga mengungkapkan bahwa untuk melanjutkan perjuangan politik mereka terkait UU Ciptaker tersebut, maka pada tanggal 9 Oktober 2020, Fraksi Partai Demokrat telah mengirimkan Surat kepada Ketua DPR RI Nomor : FPD.155/DPR.RI/X/2020 perihal Permohonan Permintaan Dokumen RUU Cipta Kerja, karena pasca disahkannya RUU tersebut menjadi UU, secara resmi Fraksi Partai Demokrat belum mendapatkan dokumen UU Ciptaker yang telah disahkan tersebut.
“Padahal lazimnya, jika RUU tersebut akan disahkan menjadi UU, setiap Fraksi di DPR RI akan menerima dokumennya. Faktanya, banyak dokumen yang berseliweran di ruang publik namun tidak diketahui mana yang versi finalnya,” terang Ossy.
“Kami berniat untuk mempelajari dokumen final tersebut secara utuh, agar dapat diketahui substansinya secara lengkap dan jelas, pasal per pasal dengan tujuan untuk tidak membuat chaos informasi yang dapat membingungkan publik sehingga menimbulkan kecurigaan masyarakat pada pemerintah,” sambungnya.
Dengan adanya klarifikasi dan bantahan ini, maka Partai Demokrat menurut Ossy ingin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mencegah hoax dan penyesatan informasi yang dapat mengancam stabilitas sosial, politik dan keamanan dalam negeri. (IA)
