Jokowi Bilang Kita Bodoh, Indonesia Apa-apa Impor

JAKARTA — Indonesia masih mengimpor berbagai peralatan elektronik rumah tangga, sepatu, juga garmen, mainan anak-anak hingga alat tulis perkantoran. Bahkan, alat mesin pertanian juga masih diimpor.

Tak heran, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun mengungkapkan kejengkelannya karena masih maraknya barang impor untuk pengadaan barang dan jasa pemerintahan.

Di hadapan para gubernur, bupati dan walikota, Presiden mengaku sedih dan heran, apalagi dengan besarnya anggaran pengadaan barang dan jasa.

Seandainya saja, kata dia, pengadaan barang dan jasa pemerintahan secara konsisten membeli produk buatan industri dan UKM dalam negeri, akan memacu pertumbuhan ekonomi.

“Kok enggak kita lakukan, bodoh sekali kita kalau enggak melakukan ini. Malah beli barang-barang impor, mau kita terus-teruskan, ndak. Ndak bisa,” kata Presiden saat memberi arahan dalam acara Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia ditayangkan Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (25/3/2022) seperti dilansir dari CNBC Indonesia.

Saat ini, tantangan ketidakpastian global mengakibatkan semua negara mengalami kesulitan ekonomi. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya memacu pertumbuhan ekonomi nasional dengan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta anggaran BUMN untuk membeli produk dalam negeri.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan kepada para menteri, kepala lembaga, kepala daerah, dan BUMN tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, yang digelar di Hotel Grand Hyatt, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Jum’at, 25 Maret 2022.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, dan Gubernur Bali Wayan Koster.

“Kita enggak usah muluk-muluk, dibelokkan 40 persen saja, 40 persen saja itu bisa memacu growth ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita. Yang pemerintah dan pemerintah daerah bisa 1,71 persen, yang BUMN 0,4 persen. 1,5-1,7 (persen), BUMN-nya 0,4 (persen),” ucap Presiden.