Kapolri Bubarkan Satgassus Merah Putih yang Pernah Dipimpin Ferdy Sambo
JAKARTA — Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo resmi membubarkan kegiatan Satgas Khusus Polri atau Satgassus Merah Putih mulai hari ini, Kamis (11/8).
Faktor efektivitas kinerja organisasi menjadi salah satu alasan dibubarkannya Satgassus Polri.
“Alasannya bahwa menurut pertimbangan dari pertimbangan staf, untuk efektivitas kinerja organisasi maka lebih diutamakan atau lebih diberdayakan satker-satker yang menangani berbagai macam kasus permasalahan sesuai dengan tupoksinya masing-masing,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, Kamis (11/8).
Dedi mengatakan tugas-tugas nanti dilakukan oleh satuan kerja Polri.
Dengan demikian, Satgassus dianggap tidak diperlukan lagi.
Seperti diketahui, Irjen Pol Ferdy Sambo sebelumnya menjabat sebagai Kasatgassus. Ferdy Sambo kemudian dicopot dari jabatan Kadiv Propam dan Kasatgassus Merah Putih setelah kasus Brigadir J mencuat ke publik.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyebut Sambo sudah dinonaktifkan dari jabatan non struktural tersebut.
Dia mengatakan jabatan Kasatgassus otomatis nonaktif saat jabatan strukturalnya dinonaktifkan.
Irjen Ferdy Sambo tercatat pertama kali menjabat sebagai Kasatgasus Merah Putih pada 20 Mei 2020, lewat Sprin/1246/V/HUK.6.6/2020. Saat itu Sambo masih mengisi posisi sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.
Mantan presenter TV Rahma Sarita dalam video yang beredar mengulas Satgas yang dibentuk oleh Tito Karnavian saat menjabat sebagai Kapolri itu.
Satgassus Merah Putih ini, ungkap Rahma, juga sempat dipertanyakan sumber anggarannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI lantaran tidak menggunakan anggaran dinas melainkan mencari dari sumber lain.
“Masyarakat tidak tahu sumber (anggaran) darimana. Bahkan katanya PPATK pun tidak tahu aliran sumber dana di Satgassus Merah Putih ini,” ungkap Rahma.
Rahma menjelaskan, tugas yang dilakukan Satgassus Merah Putih tersebut ialah yang menjadi atensi pimpinan. Bisa menangani kasus baik dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu kasus narkotika, korupsi, pencucian uang hingga judi.
