Presiden Tak Hadir, HPN 2025 Jadi Panggung Mempertontonkan Dualisme PWI
Infoaceh.net, BANJARMASIN –– Hari Pers Nasional (HPN) 9 Februari 2025 bukan lagi sekadar perayaan. Ia telah menjelma menjadi panggung ketidakpastian, tempat di mana dualisme kepengurusan bertarung dalam bayang-bayang kepentingan.
Dua kubu panitia, dua lokasi perayaan, dan dua klaim kebenaran bersinggungan di antara gegap gempita seremoni tahunan.
Riau dan Kalimantan Selatan (Kalsel) kini bukan hanya menjadi titik koordinat di peta, tetapi juga medan pertempuran legitimasi.
Namun, yang paling mencengangkan bukanlah perbedaan lokasi atau kepanitiaan, melainkan sikap Dewan Pers (DP) yang secara terang-terangan menolak menghadiri acara ini.
“Kami tidak akan hadir di peringatan HPN yang diselenggarakan oleh PWI,” tegas mereka.
Bukan tanpa alasan, DP menilai Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) masih terjebak dalam dualisme kepengurusan yang tak kunjung usai selama satu tahun terakhir
Di tengah kebingungan ini, nama Presiden Prabowo Subianto ikut terseret dalam pusaran.
Kedua kubu menyebut-nyebut namanya, mengklaim bahwa istana telah memberi sinyal kehadiran. Namun, sinyal itu kabur.
Presiden Prabowo akhirnya bersikap netral tidak hadir di HPN 2025 baik yang diselenggarakan di Kalsel atau Pekanbaru, Riau.
Untuk pertama kalinya, pelaksanaan HPN 2025 tidak dihadiri Presiden RI.
Di HPN 2025 yang diselenggarakan di Kalimantan Selatan, Presiden Prabowo hanya diwakili oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon.
Sementara di HPN 2025 yang berlangsung di Pekanbaru, Riau dihadiri secara daring oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid.
Puncak Hari Pers Nasional 2025, berlangsung meriah, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Ahad (9/2/2025). Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang hadir, menyampaikan peran pers sangat penting dalam kehidupan, pers penjaga memori kolektif bangsa.
“Pers yang baik, adalah pers yang mengajar dan mendidik, bukan hanya mengabarkan,”katanya.
Dia mengajak insan pers terus berkomitmen dalam menjaga kedaulatan bangsa, dan penjaga ketahanan sosial.
“Pers mengawal kebijakan, dan mengawasi transparansi dalam sektor vital dan pangan,” katanya.
