Yusril: Pemerintah Akan Cari Solusi Terbaik Soal Sengketa Empat Pulau Aceh–Sumut

“Karena belum ada kesepakatan antara Pemerintah Aceh dan Sumut, maka Mendagri belum bisa menetapkan Permendagri yang menentukan batas wilayah,” ujar Yusril.

Ia menyebut bahwa posisi geografis pulau-pulau tersebut memang lebih dekat ke Tapanuli Tengah dibanding Aceh Singkil. Namun, ia mengingatkan bahwa faktor kedekatan geografis bukan satu-satunya penentu batas wilayah.

Contoh dari Wilayah Lain
Yusril mengutip beberapa kasus serupa di wilayah Indonesia, seperti Pulau Natuna yang secara geografis lebih dekat ke Malaysia, Pulau Miangas yang lebih dekat ke Filipina, dan Pulau Pasir (Ashmore Reef) yang dekat dengan Indonesia namun masuk wilayah Australia.

“Dari contoh-contoh itu, bisa dipahami bahwa status wilayah tidak semata-mata ditentukan oleh jarak geografis, tetapi juga sejarah, hukum dan aspek budaya,” katanya.

Belum Bisa Dibawa ke Pengadilan
Saat ditanya kemungkinan membawa sengketa ini ke jalur hukum, Yusril menjelaskan bahwa hal tersebut belum bisa dilakukan karena belum ada Permendagri yang menjadi dasar hukum penetapan batas wilayah.

“Permendagri bukan objek sengketa Tata Usaha Negara yang bisa digugat ke PTUN. Satu-satunya jalan hukum adalah uji materiil ke Mahkamah Agung. Tapi itu juga belum bisa dilakukan karena belum ada Permendagri-nya,” jelasnya.

Koordinasi dengan Aceh dan Sumut
Yusril menyampaikan bahwa ia terus berkoordinasi dengan Mendagri Tito Karnavian dan dalam waktu dekat akan berdialog dengan Gubernur Aceh, Muzakkir Manaf, serta Gubernur Sumut Bobby Nasution dan tokoh-tokoh terkait untuk mencari solusi terbaik.

“Kami ingin memastikan persoalan ini tidak menimbulkan kegaduhan, dan bisa diselesaikan secara damai serta sesuai hukum yang berlaku,” tutup Yusril.