Berani Blokir Instagram, Turki Punya Kedaulatan Digital
Memblokir platform dapat memaksa perusahaan-perusahaan ini untuk mempertimbangkan kembali operasi mereka di negara-negara dengan kebijakan ketat, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi bisnis dan keuntungan mereka.
Dari perspektif internasional, langkah Turki ini dapat dilihat sebagai upaya untuk memperkuat kedaulatan digitalnya. Banyak negara di dunia kini menghadapi tantangan yang sama dalam mengelola konten digital yang dianggap berbahaya atau tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal.
Memblokir platform mungkin bukan solusi ideal, tetapi ini mempertegas bahwa pemerintah memiliki otoritas dan dapat mengambil peran mengontrol narasi yang beredar di platform media sosial yang mendukung kejahatan genosida seperti yang dilakukan grup Meta (Instagram, Facebook).
Platform Instagram ini juga mencederai suara kelompok-kelompok hak asasi manusia dan kebebasan pers yang melihat tindakan seperti ini sebagai ancaman terhadap kebebasan berekspresi.
Mereka berpendapat bahwa sensor dan pemblokiran konten hanya akan menambah represi terhadap suara-suara yang berbeda dan mengurangi ruang untuk diskusi publik yang sehat. Dalam jangka panjang, ini bisa merugikan demokrasi dan kebebasan individu.
Perang media sosial dalam konteks membela Palestina bukanlah hal baru. Selama bertahun-tahun, berbagai platform media sosial telah menjadi medan pertempuran bagi berbagai pihak yang memperjuangkan narasi mereka masing-masing.
Bagi pendukung Palestina, media sosial adalah alat yang kuat untuk menyebarkan informasi, menggalang dukungan, dan menunjukkan realitas genosida kelompok kriminal zionis Israel yang sering kali diabaikan oleh media arus utama.
Postingan tentang situasi genosida di Gaza, pengusiran di Sheikh Jarrah, dan serangan di Masjid Al-Aqsa telah menjadi viral, membangkitkan solidaritas internasional.
Namun, media sosial juga menjadi alat bagi negara dan kelompok yang memiliki kepentingan berbeda. Penghapusan konten, pelabelan berita sebagai “misinformasi,” dan algoritma yang membatasi jangkauan postingan tertentu sering kali dianggap sebagai bentuk sensor yang mengekang kebebasan berekspresi.
