Infoaceh.net

Portal Berita dan Informasi Aceh

BSI Belum Bersyariah? Pemerintah Aceh, DPRA dan DSA Harus Hadir Mencari Solusi

Kelompok ini bergerak secara global
dan menyerang berbagai lembaga keuangan di dunia dengan ancaman pencurian data dan penyebaran virus.

Bercermin dari dua hal tersebut, maka jelaslah persoalan yang menimpa BSI bukanlah diakibatkan oleh keberadaan Qanun LKS, tetapi murni terkait dengan persoalan manajemen dan keamanan
teknologi BSI sendiri.

Sehinga menjadi pertanyaan, kenapa Qanun LKS yang harus direvisi dan mengembalikan Bank Konvesional?

Ini merupakan hal yang tidak ada hubungannya sama sekali, sehingga rencana revisi Qanun LKS atas alasan tersebut diibaratkan dalam adagium Aceh dengan “Meubalek cak meutuka cok”.

Kesyariahan BSI

Imbas serangan hacker terhadap BSI, secara sadar telah berdampak pada meluasnya komplain
nasabah terhadap kesyariahan bank syariah yang beroperasi di Aceh.

Berbagai reaksi miring terhadap bank syariah ini pun tidak dapat dihindari, baik Bank BSI, Bank Aceh Syariah, BCA Syariah dan bank syariah lainnya.

Sebagian masyarakat mengganggap bank syariah, dalam praktiknya sama saja dengan bank konvensional. Bahkan lebih parah dari konvensional, rate-nya lebih tinggi dari bank konvensional, limit penarikan sangat terbatas, keterbatasan akses e-banking, terbatasnya mesin ATM, jangkauan yang tidak meluas ke daerah pedalaman, jaringannya terbatas dan tidak dapat bertransaksi di luar negeri, margin pinjaman lebih tinggi
dan lebih mahal dari bank konvensional, dan berbagai anggapan dan tanggapan negatif lainnya.

Semua respon miring masyarakat terhadap kesyariahan produk bank syariah, termasuk produk BSI, disebabkan oleh praktik internal dari bank-bank syariah itu sendiri.

Jadi, bukan disebabkan oleh keberadaan Qanun LKS. Maka, kurang tepat rasanya menghubungkan kasus di atas untuk dijadikan alasan melakukan revisi Qanun LKS dan mengembalikan bank konvensional ke Aceh kembali.

Posisi Pemerintah Aceh dan DPRA

Hal yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Aceh dan DPRA dalam menghadapi kegaduhan
masyarakat tentang BSI dan kensyariahan bank syariah di Aceh ialah mengadvokasi BSI, BAS dan
Bank Syairah lainnya.

Lainnya

Menteri Pertanian Andi Arman Sulaiman.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdullah
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian
Anggota Komisi VI DPR RI dari PKB, Rivqy Abdul Halim
Anggota Komisi IX dari Fraksi PKB, Neng Eem Marhamah
Pergerakan IHSG (Foto ilustrasi)
Skandal Situs Judi Online: Rp15 Miliar Mengalir ke Eks Pegawai Kominfo, Ada yang Dipakai Umrah
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hari ini meresmikan Wisma Danantara Indonesia yang berlokasi di kawasan Gatot Subroto, Jakarta.
Indofood Tower
Gedung PT Phapros Tbk
Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Niko Fahrizal meresmikan Monumen Panser yang dibangun di Lapangan Blang Padang Banda Aceh, Senin (19/5). (Foto: For Infoaceh.net)
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali memicu kontroversi setelah mengancam akan memotong dana federal untuk Kota New York jika Zohran Mamdani terpilih sebagai wali kota.
Bos Nvidia Jual Saham Rp240 Triliun, Insider Panen di Tengah Reli Harga AI
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian
Harga BBM Nonsubsidi Pertamina Naik per 1 Juli 2025
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo
Ketua Dewan Pers, Komarudin Hidayat
Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik mewakili Pemerintah menyampaikan keterangannya dalam sidang pengujian Pasal 115 ayat (3) UUPA pada Senin (30/6/2025) di Ruang Sidang MK. (Foto: Ist)
Karangan Bunga Berderet, KPK Diapresiasi Usai Tahan Orang Kepercayaan Bobby Nasution