Cuan Basah dari Aset Hotel Prodeo: Truk Rutan Sabang Disulap Jadi Mesin Uang
Oleh: Andi Armi*
DI ujung jalan sempit yang seolah mengantar pada sunyi dan sepi, berdiri gagah namun lesu sebuah truk tangki enam roda berwarna biru kusam. Catnya mengelupas dimakan waktu, karat menjalar seperti urat luka pada besi yang terlupakan. Ia bukan sembarang kendaraan ia milik negara, milik rakyat, dan mestinya bertugas di balik tembok yang penuh jeruji dan asa pembinaan.
Namun, di balik kelam warnanya, terselip cerita tentang air yang mengalir bukan hanya ke beton proyek, tapi juga ke ladang tanda tanya publik.
Truk tangki milik Rumah Tahanan Kelas IIB Sabang itu diduga tak lagi hanya mengangkut kebutuhan internal lembaga, melainkan telah menyeberang batas fungsi, menjadi kendaraan niaga yang melayani proyek pembangunan Pelabuhan Perikanan Ie Meulee, Sabang.
Yang mengemudi, kata warga, bukan petugas berseragam. Sopirnya diduga orang luar. Dan uang hasil peluh mesin ini yang mestinya kembali untuk mendukung tugas negara disebut masuk melalui jalur koperasi pegawai, di bawah bendera sakti bernama Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Itu bagian dari koperasi. Kita setor ke kas negara sebagai PNBP. Ada aturannya,” ujar Kepala Rutan, Muhidfuddin, saat dikonfirmasi, Rabu (18/6/2025).
Namun ketika diminta menunjukkan terang regulasinya, sang kepala justru menghindar dari cahaya. Ia menyebut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020, namun tak menjelaskan bagaimana aturan itu menjustifikasi penyewaan kendaraan operasional untuk proyek luar pagar.
Padahal, menurut para ahli tata kelola negara, pemanfaatan aset publik mesti tunduk pada aturan eksplisit, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Negara bukan ladang pribadi yang bisa ditanami dalih dengan pupuk koperasi. Apalagi jika kendaraan yang digunakan berasal dari uang rakyat, bukan milik pribadi.
Keluhan pun mengalir dari para pelaku usaha lokal. Beberapa sopir air bersih swasta mengaku kehilangan pendaptan karena beroperasinya “truk biru” itu tak mungkin mereka saingi.
Truk negara, dengan solar subsidi dan tanpa kewajiban pajak usaha, tentu punya kaki yang lebih panjang di medan persaingan.
“Ini bukan soal harga semata. Ini soal keadilan. Kami usaha dari nol, bayar izin, bayar pajak. Tapi harus bersaing dengan negara?” keluh seorang pengusaha air bersih lokal.
