Infoaceh.net

Portal Berita dan Informasi Aceh

Lampu Merah untuk Politik Uang di Masa Tenang Pilkada

Oleh: Alif Alqausar*

Tahapan Pilkada 2024 memasuki masa tenang. Selama tiga hari, Ahad-Selasa (24-26 November 2024), kontestan ataupun tim pemenangan dilarang berkampanye.

Menjelang pemilihan kepala daerah serentak, antusiasme publik terlihat di sejumlah daerah. Antusiasme ini berpotensi meningkatkan partisipasi masyarakat untuk datang ke tempat pemungutan suara dan mencoblos calon pemimpin daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Bagi para kontestan, masa tenang cenderung menjadi masa paling menegangkan karena dalam waktu kurang dari tiga hari, tahapan Pilkada akan mencapai puncaknya.

Pemilih akan menentukan pemimpin yang akan menjadi kepala/wakil kepala daerah periode lima tahun mendatang.

Untuk pemilih, masa tenang adalah saat untuk merenungkan pilihannya sebelum mencoblos. Pemilih dapat menggunakan kesempatan ini untuk merefleksikan kandidat yang dianggap terbaik di antara para kandidat lainnya.

Memasuki masa tenang, masyarakat sudah akrab dengan istilah “serangan fajar”. Istilah ini mengacu pada fenomena politik uang yang digunakan tim pemenangan untuk memengaruhi pilihan akhir pemilih dengan iming-iming uang.

Sejak lama, politik uang menjadi momok menakutkan dalam kompetisi politik elektoral, baik pada pemilihan presiden, pemilihan legislatif, maupun Pilkada.

Tanpa bermaksud menyederhanakan persoalan, semua kontestan politik bisa dipastikan familiar dengan penggunaan uang sebagai alat untuk memenangi pertarungan.

Hasil analisis Indeks Kerawanan Pemilu 2024 (IKP 2024) oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan bahwa isu politik uang selalu masuk dalam kategori kasus paling rentan terjadi.

Dilihat dari rekam jejak indeks kerawanan sejak Pemilu 2014, Pilkada 2015, Pilkada 2018, hingga Pemilu 2019, isu politik uang menjadi pelanggaran yang paling banyak dilaporkan.

Merujuk data dari Bawaslu, pada Pilkada 2018 tercatat ada 22 kasus politik uang yang diputuskan pengadilan. Sementara itu, pada Pemilu 2019 angkanya meningkat menjadi 82 kasus. Politik uang juga tetap menjadi isu besar saat Pilkada 2020.

Lainnya

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali memicu kontroversi setelah mengancam akan memotong dana federal untuk Kota New York jika Zohran Mamdani terpilih sebagai wali kota.
Bos Nvidia Jual Saham Rp240 Triliun, Insider Panen di Tengah Reli Harga AI
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian
Harga BBM Nonsubsidi Pertamina Naik per 1 Juli 2025
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo
Ketua Dewan Pers, Komarudin Hidayat
Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik mewakili Pemerintah menyampaikan keterangannya dalam sidang pengujian Pasal 115 ayat (3) UUPA pada Senin (30/6/2025) di Ruang Sidang MK. (Foto: Ist)
Karangan Bunga Berderet, KPK Diapresiasi Usai Tahan Orang Kepercayaan Bobby Nasution
Ali Khamenei Serukan Umat Islam Abaikan Perpecahan Sunni-Syiah: Tegakkan Persatuan demi Palestina
Bobby Nasution Siap Diperiksa, KPK: Tentu akan Dipanggil
LSAK Yakin Ada Koruptor Kelas Kakap di Korupsi Jalan Sumut
Kodam Iskandar Muda (IM) menegaskan posisinya sebagai pengelola, bukan pemilik tanah Blang Padang, Banda Aceh. (Foto: Ist)
Wakil Presiden Partai Buruh Bidang Kepemiluan dan Polhukam, Said Salahuddin,
Mantan Presiden RI Joko Widodo
Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abubakar, melantik Direksi dan Dewan Komisaris PT Pembangunan Lhokseumawe (PTPL) di aula Kantor Wali Kota, Senin (30/6). (Foto: Ist)
Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat
Perwakilan Miss Papua Pegunungan, Merince Kogoya, resmi dicoret dari ajang Miss Indonesia 2025 setelah video dirinya mengibarkan bendera Israel di Papua viral di media sosial. Foto : Ist
Mayor Pnb Eri Nasrul M, Atau disapa dengan callsign 'Grayfox' adalah salah satu penerbang pesawat tempur F-16 di Lanud SIM, Blang Bintang, Aceh Besar, Senin (30/6). (Foto: Dok. Penerangan Lanud SIM)