Mempertanyakan Rp 1,7 Triliun APBA Untuk COVID-19
Redaksi
Isi paket tersebut adalah beras, minyak goreng, mie instan, sarden dan gula. Kecuali beras, semua barang bantuan sembako tersebut didatangkan dari luar daerah. Tentu saja ini melibatkan para pedagang besar yang pasti berorientasi pada mencari laba.
Apalagi bantuan kali ini hanya diperuntukkan hanya bagi OMB (orang miskin baru), bukan penerima PKH dan penerima BLNT (bantuan langsung non tunai). Saya mendapat banyak pengaduan bahwa masih banyak orang miskin baru lainnya yang tidak terdata oleh pihak kabupaten/kota, termasuk para guru bakti yang jumlahnya ribuan orang.
Terkait hal ini, saya sarankan agar jumlah penerima bantuan ekonomi akibat dari dampak Covid-19 dapat diperbesar. Baik diperbesar jumlah orang maupun jumlah besaran bantuannya. Sebaiknya lagi, jangan diberikan lagi dalam bentuk paket barang. Ribet pengadaannya. Apalagi mesti cetak karung khusus yang bernuansa warna politis seperti kemarin. Tetapi ditranfer langsung ke OMB atau apapun namanya, yang penting penduduk Aceh. Mohon bantuannya dipertimbangkan minimal Rp 500.000 per bulan.
Berikutnya perlu pula saya infokan bahwa untuk jaring pengaman sosial. Besaran Refocusing APBA menempati urutan ketiga nasional. Berurutan yaitu : DKI Jakarta.(6,5 T), Jawa Barat (4,5 T), Aceh (1,39 T), Jawa Tengah (1,34 T), dan Jawa Timur (1,17 T).
Mencermati besaran alokasi anggaran di atas, nampak sekali Aceh seperti mau pamer atau mau sok sendiri. Dalam banyak segi, Aceh tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tetapi dalam hal jaring pengaman sosial, posisi Aceh justru lebih tinggi ketimbang Jatim dan Jateng. Sehingga, patut kita pertanyakan apa yang menjadi dasar pertimbangan pihak Eksekutif Aceh mengalokasikan angka yang demikian fantastis.
Dalam kapasitas Kepala Ombudsman RI Aceh, saya dalam fungsi sebagai pengawas penyelenggara pelayanan publik, tentu akan memberi apresiasi positif jika penggunaan jaring pengaman sosial benar-benar ditujukan untuk kemaslahatan perlindungan demi keselamatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Aceh.
