Pembangunan Aceh Tidak Merata, Barsela Butuh Provinsi Sendiri

Oleh: Mayjen (Purn) TNI TA Hafil Fuddin*

ACEH merupakan provinsi yang kaya akan sejarah, budaya, dan sumber daya alam. Meskipun telah mengalami berbagai kemajuan pasca-konflik, tantangan besar masih dihadapi dalam mewujudkan pemerataan pembangunan.

Salah satu solusi yang mulai dibicarakan adalah pemekaran wilayah Barat Selatan Aceh (Barsela), yang mencakup Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Simeulue, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Subulussalam dan Aceh Singkil.

Wilayah ini memiliki potensi besar, namun masih tertinggal dalam berbagai aspek pembangunan.

Sebagai mantan pejabat militer dan pernah bertugas di kementerian, saya melihat pemekaran ini sebagai langkah positif, bukan untuk memisahkan, tetapi untuk mempercepat pembangunan di wilayah yang selama ini tertinggal.

Pemekaran ini bukan hanya tentang perubahan administrasi, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendorong ekonomi, dan memperkuat keamanan di daerah-daerah yang membutuhkan perhatian khusus.

Peningkatan Layanan Publik

Pemekaran wilayah akan membawa pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat, sehingga pelayanan publik bisa lebih cepat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Infrastruktur yang memadai, akses kesehatan yang lebih baik, dan layanan pendidikan yang merata akan lebih mudah dicapai. Pemerintah daerah yang lebih kecil akan lebih fokus dalam memenuhi kebutuhan warganya, dan hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Potensi Ekonomi yang Terpendam

Wilayah Barat Selatan Aceh memiliki sumber daya alam yang luar biasa, terutama di sektor pertanian, perkebunan, dan kelautan.

Namun, potensi ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Pemekaran akan memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengelola potensi ini dengan lebih efisien.

Pembangunan sektor-sektor ini akan menciptakan lapangan kerja baru dan menarik investasi yang dapat mendorong perekonomian daerah.

Pemerintahan yang lebih terfokus juga memungkinkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam mengembangkan industri berbasis sumber daya lokal.