Pembangunan Aceh Tidak Merata, Barsela Butuh Provinsi Sendiri
Hal ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang selama ini tertinggal.
Keamanan dan Kemandirian Daerah
Sebagai mantan pejabat militer, saya sangat memahami pentingnya stabilitas keamanan dalam setiap proses pembangunan. Pemekaran wilayah Barat Selatan Aceh akan mempermudah pemerintah daerah untuk menjaga ketertiban dan keamanan.
Keamanan yang baik tidak hanya menciptakan rasa aman bagi masyarakat, tetapi juga merupakan faktor penting dalam menarik investasi dan mengembangkan perekonomian daerah.
Selain itu, dengan pemekaran, setiap wilayah akan memiliki kesempatan untuk mengelola daerahnya lebih baik, dengan pengawasan yang lebih dekat terhadap kebutuhan keamanan dan ketertiban.
Pemekaran Wilayah: Proses Administratif, Bukan Pemisahan
Pemekaran wilayah di Aceh, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UU Nomor 11 Tahun 2006), adalah sebuah langkah administratif yang bertujuan untuk memperbaiki sistem pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik.
Pasal 5 UU tersebut memperbolehkan pembentukan daerah baru asalkan mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Pemekaran ini hanya akan mempengaruhi struktur pemerintahan administratif, dan tidak akan memecah Aceh secara geografis atau kultural.
Aceh tetap menjadi satu kesatuan, dan identitas budaya Aceh yang kaya tetap dijaga meskipun ada pemekaran wilayah.
Dalam hal ini, Wali Nanggroe memainkan peran penting sebagai simbol pemersatu masyarakat Aceh.
Wali Nanggroe berfungsi untuk menjaga dan melestarikan adat serta budaya Aceh, dan peran ini tidak terpengaruh oleh pembagian administratif.
Pemekaran tidak akan mempengaruhi posisi Wali Nanggroe sebagai simbol pemersatu bagi seluruh masyarakat Aceh.
Sinergi antara Provinsi Induk dan Daerah Pemekaran
Pemekaran wilayah Barat Selatan Aceh tidak berarti memisahkan diri dari provinsi induk. Aceh sebagai provinsi tetap utuh, dengan pemerintahannya yang terpusat, sementara daerah pemekaran akan tetap berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk memastikan bahwa pembangunan di Aceh berjalan dengan sinergi.