Plt Dirut Dikosongkan, Bank Aceh Kini Berlayar Tanpa Nahkoda

Ia bisa mengakar menjadi budaya birokrasi yang tidak bertanggung jawab. Ia bisa menjadi preseden buruk bagi lembaga lain di Aceh.

Maka, wajar jika muncul desakan dari masyarakat sipil, akademisi, bahkan politisi, agar Pemerintah Aceh dan Dewan Komisaris segera mengambil tindakan: mengisi jabatan Direktur Utama dengan figur yang kompeten, memiliki rekam jejak yang jelas, serta mampu memimpin Bank Aceh menuju arah yang lebih baik.

Lebih dari itu, harus ada audit publik terhadap proses pengambilan keputusan di tubuh Bank Aceh. Mengapa jabatan Plt Dirut dihapus? Apa dasar hukumnya? Apa tujuannya? Dan siapa yang bertanggung jawab? Semua itu harus dijawab secara terbuka.

Kepemimpinan Bukan Formalitas

Dalam sejarah banyak organisasi besar, kepemimpinan selalu menjadi faktor krusial. Bahkan di tengah sistem yang canggih sekalipun, manusia tetap membutuhkan pemimpin yang bisa mengarahkan, membimbing, dan mengambil keputusan krusial.

Pemimpin bukan sekadar jabatan di kartu nama atau nama di daftar gaji, ia adalah ruh organisasi.

Ketika ruh itu absen, maka yang tersisa hanyalah tubuh yang berjalan mekanis. Mungkin tidak langsung roboh. Tapi lama-lama akan kehilangan arah, kehilangan energi, dan akhirnya kehilangan relevansi.

Bank Aceh masih punya waktu untuk memperbaiki arah. Tapi waktu tidak akan menunggu. Jika hari ini kita membiarkan institusi besar ini berlayar tanpa nahkoda, maka besok kita mungkin menyaksikan kapal ini menabrak karang – bukan karena badai besar, tapi karena kita membiarkannya tanpa kompas.

Lebih dari segalanya, krisis kepemimpinan di Bank Aceh adalah panggilan bagi kita semua untuk kembali menumbuhkan rasa memiliki.

Aceh bukan hanya soal sejarah dan budaya, tapi juga soal ekonomi dan kemandirian. Dan Bank Aceh adalah salah satu instrumen penting dari perjuangan itu.

Jangan biarkan institusi ini dijalankan seperti mesin otomatis tanpa arah. Jangan biarkan posisi penting dikosongkan tanpa alasan yang jelas. Dan jangan biarkan publik dipaksa percaya pada sistem yang tidak transparan.