Guru Honorer Madrasah Swasta Tak Bisa Ikut Seleksi PPPK, Haji Uma Lapor Komite III DPD RI
JAKARTA – Anggota DPD RI asal Aceh H Sudirman atau Haji Uma bertemu Ketua Komite III DPD RI dan menyampaikan surat resmi terkait laporan guru honorer madrasah swasta di Aceh yang tidak bisa ikut mendaftar seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pertemuan dengan Ketua Komite III DPD RI berlangsung di gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/11/2022).
Namun sebelumnya, Haji Uma terlebih dahulu bertemu dengan anggota Komite III DPD RI asal Aceh H Fadhil Rahmi Lc membicarakan masalah tersebut.
Menurut Haji Uma, laporannya kepada Komite III DPD RI tersebut merupakan langkah tindak lanjut atas keluhan dan aspirasi para guru honorer madrasah swasta di Kabupaten Aceh dalam masa reses di daerah pemilihan beberapa waktu lalu.
“Laporan ini merupakan upaya tindak lanjut atas aspirasi dari guru honorer madrasah swasta, khususnya di Aceh Timur yang saya terima saat masa reses di Aceh beberapa waktu lalu,” ujar Haji Uma.
Menurut Haji Uma, seharusnya Permen PANRB tidak diskriminatif yang hanya membolehkan guru honorer madrasah negeri untuk ikut PPPK.
Apalagi di Aceh banyak madrasah swasta, di Aceh Timur saja terdapat lebih 48 swasta.
Menindaklanjuti laporan Haji Uma, Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri berjanji akan segera mengagendakan rapat kerja dengan mitra kerjanya yakni Kementerian Agama RI guna membahas masalah tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, Haji Uma juga turut menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komite III DPD RI yang telah menerima dengan baik dan menindaklanjutinya.
“Kita berterima kasih kepada Pimpinan dan anggota Komite III DPD RI. Kita berharap semoga ada harapan serta kepastian bagi guru honorer madrasah swasta yang sudah bekerja puluhan tahun,” pungkas Haji Uma. (IA)
