Aliansi Pemuda Aceh Dukung Mualem – Dek Fad
INFOACEH.NET, BANDA ACEH — Aliansi Pemuda Aceh (APA) menyatakan dukungan kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh nomor urut 02 Muzakir Manaf (Mualem) dan Fadhlullah (Dek Fad).
“Kami, segenap pemuda Aceh, meyakini kepemimpinan Mualem-Dek Fad adalah langkah terbaik dalam menghadirkan masa depan sejahtera, berdaya saing dan bermartabat bagi seluruh masyarakat Aceh,” ujar Muhammad Amin, Ketua Aliansi Pemuda Aceh, dalam keterangannya, Senin (4/11).
Dukungan ini diberikan dengan alasan dan berdasarkan keyakinan akan kapasitas Mualem-Dek Fad.
Pertama, Koneksi Sosial dan Kultural. Sebagai sosok yang memiliki kedekatan emosional dengan rakyat Aceh, Mualem memahami mendalam sejarah dan nilai-nilai perjuangan yang dipegang teguh masyarakat Aceh.
Keberadaan Dek Fad sebagai representasi pemuda akan menambah semangat baru dalam kepemimpinan mereka.
Kedua, Pengalaman dan Kapasitas dalam Pemerintahan. Mualem memiliki pengalaman pemerintahan dan memahami kompleksitas persoalan di Aceh. Dengan pengalaman tersebut, mereka berdua diyakini mampu menghadirkan solusi kongkrit bagi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat.
Ketiga, Komitmen terhadap Perdamaian. Mualem adalah simbol perdamaian berkomitmen pada keberlanjutan MoU Helsinki.
“Kami percaya kepemimpinannya akan memperkuat perdamaian Aceh dan memastikan ketentraman yang dibutuhkan untuk pembangunan,” ungkapnya.
Keempat, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. Mualem-Dek Fad berkomitmen terhadap pembangunan ekonomi lokal.
“Kami berharap program mereka akan memberdayakan pemuda, menghidupkan UMKM, dan memajukan sektor pertanian serta perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi Aceh,” sebutnya.
Kelima, Keberlanjutan Syariat Islam. Dengan kehadiran Mualem – Dek Fad, diyakini penerapan syariat Islam berjalan secara adil dan inklusif, membawa berkah dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.
Keenam, Koneksi dengan Pemerintah Pusat Mualem, dengan jejaringnya di tingkat pusat, akan memperjuangkan hak-hak Aceh dalam kerangka otonomi khusus serta memastikan Aceh mendapatkan perhatian yang layak dari pemerintah pusat.
