Infoaceh.net, BANDA ACEH – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh Irwansyah meminta agar pelantikan kepala daerah definitif
tidak diundur lagi.
Irwansyah menyampaikan harapannya agar prosesi pelantikan kepala daerah terpilih dijalankan sesuai dengan Perpres Nomor 80 Tahun 2024, bahwa pelantikan Gubernur itu pada tanggal 7 Februari kemudian pelantikan bupati/walikota pada 10 Februari 2025.
Hal ini penting, kata Irwansyah, mengingat di Aceh khususnya Kota Banda Aceh berkaitan dengan kepala daerah tidak ada persoalan hukum lagi di Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga tidak ada alasan subtansial untuk kemudian menunda pelantikan ini.
“Jika kemudian penundaan ini hanya untuk memenuhi kepentingan aspek seremonial saja dengan mengabaikan subtansi lainnya, maka ini sudah terlalu berlebihan menurut saya. Kita harus lebih mengedepankan kepentingan sebuah daerah untuk bisa dikendalikan, dibangun dan dipimpin oleh kepala daerah definitif yang sudah terpilih pada Pilkada dibanding kepentingan seremonial pelantikan serentak semata,” kata Irwansyah, di Banda Aceh, Kamis (9/1/2025).
Lebih lanjut politisi PKS ini mengatakan jika pelantikan ini terus ditunda, maka akan mengakibatkan lahirnya banyak dinamika dan polemik yang kontra produktif dengan semangat menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan di kota Banda Aceh.
Sebagaimana diketahui, bahwa di Banda Aceh juga mulai terjadi polemik dinamika yang beredar luas di tengah publik, yaitu informasi penataan aparatur pejabat dinas (mutasi/job fit).
Polemik ini sesuatu yang tidak produktif untuk dijadikan konsumsi publik, maka jangan biarkan polemik ini berkepanjangan dengan salah satu sebabnya adalah karena ditundanya pelantikan kepala daerah definitif.
“Jadi kita menghindari terjadinya dinamika dan polemik yang kontra produktif, maka atas kami atas nama masyarakat Kota Banda Aceh meminta agar pelantikan kepala daerah terpilih perlu dilakukan tepat waktu,” ujar Irwansyah.
Kemudian tambah Irwansyah pihaknya menginginkan ada percepatan pembangunan Banda Aceh, karena sudah terlalu lama kita dipimpin oleh kepala daerah yang tidak definitif (penjabat/Pj).
Menurutnya kondisi gonta ganti penjabat kepala daerah ini akan berdampak terhadap pembangunan kota, mulai dari penataan pengelolaan anggaran, pengelolaan SDM aparatur, dan lainnya.
Karena itu ia berharap jangan kemudian kondisi ini berlarut lagi dengan penundaan pelantikan kepala daerah terpilih.
“Biarkanlah daerah dipimpin oleh mereka yang telah terpilih oleh rakyat, karena rakyat telah memberikan mandat, kepada kepala daerah pilihannya untuk bisa mempercepat pembangunan,” ucap Irwansyah.
Irwansyah berpendapat jika pelantikan kepala daerah dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, maka kepala daerah terpilih akan memiliki waktu cukup untuk menata kembali postur anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBK 2025.
“Jadi saya pikir jangan diperlambat, karena hal ini akan memperlambat upaya membangun sebuah daerah, karena penjabat wali kota memiliki kelebihan dan kekurangan, namun tetap banyak kelemahannya. Jadi biarkan wali kota definitif memimpin sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,” sambung Irwansyah.
Irwansyah menuturkan provinsi Aceh memiliki Undang – undang khusus yaitu UUPA, jadi meskipun nanti tetap ada upaya mengundurkan pelantikan kepala daerah, maka dirinya selaku bagian dari rakyat Aceh mengharapkan agar di Aceh pelantikan dilakukan sesuai UUPA, dan tidak ditunda khusus di Aceh.
Dan pelantikan kepala daerah pun dilakukan di depan wakil rakyat dalam sebuah sidang Paripurna Istimewa baik itu di DPRA maupun di DPRK.
“Jadi saya pikir dengan adanya kekhususan ini mohon untuk dapat dihormati,” kata Irwansyah.
Lebih lanjut Irwansyah menyampaikan harapannya kepada Ketua DPRA agar dapat mengorganisir seluruh DPRK se-Aceh untuk bersama – sama menghadap Mendagri dan DPR RI agar bisa dilantik kepala daerah terpilih tepat waktu.
“Kita juga perlu mendatangi berama – sama DPR RI dan Menteri Dalam Negeri untuk menyuarakan aspirasi warga Aceh supaya pelantikan kepala daerah di Aceh segera dilakukan sesuai waktu yang sudah pernah ditetapkan oleh Presiden, saya pikir Bapak Prabowo punya kepentingan mempercepat pelantikan kepala daerah definitif, karena semakin cepat dilantik maka semakin cepat program – program penting presiden bisa segera di realisasikan oleh kepala daerah terpilih,” tutup Irwansyah.
