MA Tolak Gugatan Tiyong dan Batalkan Putusan PTTUN, PNA Sudah Sah Milik Irwandi Yusuf
“Walaupun masih terbuka upaya hukum, setiap warga negara pasti diperbolehkan mengajukan yang namanya upaya hukum selanjutnya yaitu PK (Peninjauan Kembali),” sebut Erlizar.
Akan tetapi, sambung dia, upaya hukum PK tidak menunda proses eksekusi terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap ini.
“Maka dengan ini kami ingin menjelaskan bahwa Pemerintah dalam hal ini Kemenkumham Aceh sudah benar mengeluarkan putusan terhadap penolakan terhadap DPP PNA yang diajukan tergugat,” tegas dia.
Erlizar mengaku belum menerima relaas pemberitahuan salinan putusan kasasi, tapi berdasarkan informasi web kepaniteraan MA sudah dikabulkan.
Sehingga apa yang dilakukan Kemenkumham Aceh terhadap penolakan pengesahan PNA versi KLB Bireuen yang diajukan Tergugat sudah tepat sesuai prosedur hukum berlaku khusus di Aceh terhadap pengesahan partai politik lokal.
“Kami sangat menghargai putusan pengadilan mulai dari tingkat pertama, kedua dan kasasi di MA sebagai proses hukum yang harus ditempuh sesuai jalurnya dan kami tidak merasa menang dengan keputusan tersebut.
Kami hanya ingin menegaskan bahwa dengan diterimanya permohonan Kasasi kami maka proses penolakan pengesahan terhadap PNA tergugat sudah sangat tepat sesuai prosedur hukum yang berlaku,” pungkasnya. (IA)
