Mualem Diminta Mundur dari Wakil Wali Nanggroe dan BPMA, Jubir 02: Pahami Prosedur Biar Tak ‘Cacat Nalar’
Menurut Saleh, merujuk pada regulasi Pilkada yang diatur dalam UU Nomor 11 tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh maupun UU Nomor 10 tahun 2016, tentang Pemilihan serta Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2016, maupun Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024.
Jelas dan sangat terang menderang, tidak terdapat larangan bagi jabatan dalam struktur Kelembagaan Wali Nanggroe Aceh, khusunya Waliyul “ahdi untuk maju sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2024.
“Buka dan baca kembali Pasal 11 ayat 1 Qanun Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan kedua atas Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2019 dan Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2012, tentang Lembaga Wali Nanggroe,” tegas Shaleh.
Pada pasal 1 ayat tersebut dikatakan bahwa, Waliyul’ahdi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 huruf b, berkedudukan di bawah Wali Nanggroe dan bertanggungjawab kepada Wali Nanggroe.
Kemudian pada pasal 2, dalam keadaan Wali Nanggroe berhalangan tetap atau berhalangan sementara, Waliyul’ahdi melaksanakan tugas fungsi dan kewenangan Wali Nanggroe.
Apalagi kedudukan Kelembagaan Wali Nanggroe, termasuk Waliyulahdi di dalamnya berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 sangat limitatif, yakni bukan merupakan lembaga politik dan lembaga pemerintahan di Aceh.
“Jadi, jika mengkaji persyaratan menjadi Waliyulahdi maupun ketentuan yang mengatur Pilkada di Aceh, tidak terdapat larangan bagi pasangan calon dalam Pilkada yang terlibat dalam struktur Kelembagaan Wali Nanggroe Aceh. Namun demikian ketentuan tersebut tidak berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN) yang berada di lingkungan lembaga Wali Nanggroe Aceh,” tegas Shaleh.
Terkait posisi Mualem sebagai Anggota Komisi Pengawas BPMA. Shaleh meminta Syakya mempelajari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015, tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi di Aceh.
Di sana disebutkan, anggota Komisi Pengawas BPMA itu berasal dari tiga sumber.
Pertama, wakil pemerintah pusat. Kedua, wakil pemerintah Aceh dan ketiga wakil masyarakat. Kedua posisi terakhir itu diusulkan Gubernur Aceh kepada Menteri dan ketiganya bertanggungjawab kepada Menteri.
