Nasir Djamil: Permintaan Tambah Pasukan Rugikan Citra Aceh, Polisi yang Ada Sudah Cukup Amankan Pilkada
Infoaceh.net, BANDA ACEH — Anggota Komisi Hukum DPR RI yang bermitra dengan Kepolisian RI (Polri), M Nasir Djamil menilai permintaan agar menjelang Pilkada Aceh 2024 didatangkan tambahan pasukan pengamanan, adalah hal yang absurd alias tidak mendasar.
Pasalnya, jumlah personel kepolisian yang ada saat ini di Aceh sudah cukup untuk mengawal dan memastikan jalannya Pilkada berlangsung aman dan damai.
Menurut Nasir, permintaan penambahan pasukan pengamanan untuk menjaga Pilkada di Aceh bukan ide yang konstruktif. Justru ide itu seperti meremehkan keberadaan dan kekuatan polisi di Aceh.
“Saya pastikan Pilkada Aceh akan berjalan damai karena hal itu sudah menjadi komitmen Kapolri saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI beberapa hari lalu,” ujar Anggota Komisi III DPR RI asal Aceh M Nasir Djamil dalam keterangannya, Senin malam (18/11/2024).
Pernyataan Nasir Djamil itu disampaikan untuk menanggapi permintaan Anggota DPR RI asal Aceh Samsul Bahri alias Tiyong yang menginginkan penambahan pasukan polisi untuk mengamankan Pilkada di Aceh.
Menurut Nasir Djamil, semua pihak bertanggungjawab untuk memastikan Pilkada berjalan tertib dan damai, sesuai dengan harapan masyarakat.
Penyelenggara Pilkada yakni Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh bertanggungjawab penuh untuk menghadirkan Pilkada yang aman dan menyenangkan.
Ditambahkan Nasir Djamil, ide untuk mendatangkan tambahan aparat kepolisian untuk mengawal pilkada di Aceh, menurutnya justru merugikan citra Aceh di mata masyarakat nasional.
“Aceh itu sudah aman. Orang di pusat juga sudah tahu bahwa Aceh itu sudah kondusif. Bahwa ada aksi intimidasi dan potensi keributan adalah hal yang biasa dalam sebuah pesta demokrasi.
Tentu kita tidak benarkan tindakan anarkis. Polda Aceh beserta jajarannya hingga ke Polres sudah mengantisipasi tempat pemungutan suara (TPS) yang rawan,” tambahnya.
Nasir Djamil yang sudah memasuki lima periode di Komisi III DPR RI itu mengajak semua pemangku kepentingan untuk menghindari narasi dan tindakan yang merugikan Aceh.
