PNA Kubu Tiyong Cs Gugat Kemenkumham Aceh ke PTUN

“Setelah dua tahun lebih sejak didaftarkan, baru pada 6 Desember 2022 Kanwil Kemenkumham Aceh menegaskan pelaksaan KLB tidak sesuai dengan AD/ART Partai, dan ternyata verifikasi faktual atas permohonan baru dilakukan pada 20 April 2021,” ungkap Imran lagi.

Imran menilai Kanwil Kemenkumham Aceh telah bersikap tidak netral dalam konflik PNA.

“Hal ini terlihat dari sikapnya yang tidak konsisten dan bahkan ketidaknetralannya semakin terlihat pada saat kami sedang mengajukan upaya administratif berupa keberatan dan banding, tapi justru Kanwil Kemenkumham menerbitkan SK perubahan kepengurusan yang diajukan oleh Irwandi Yusuf,” beber Imran.

“Kami berkesimpulan setidaknya Kanwil Kemenkumham Aceh, dalam penolakan permohonan yang dijakukan oleh DPP PNA hasil KLB telah melanggar asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan dan asas kecermatan,” pungkas Imran. (IA)